Transformasi sistem hukum yang dipicu oleh perkembangan teknologi blockchain dan Web3 menuntut penyesuaian mendasar dalam sistem sertifikasi profesi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan reformulasi sistem sertifikasi profesi hukum dalam menghadapi tantangan era digital, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang relevan dalam bidang hukum dan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki kerangka regulasi yang memadai untuk mengatur isu-isu hukum baru seperti kontrak cerdas, yurisdiksi lintas negara, serta perlindungan data pribadi dalam ekosistem digital. Selain itu, masih terdapat kekosongan standar kompetensi hukum digital dalam kerangka sertifikasi profesi hukum yang ada saat ini. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem sertifikasi profesi hukum yang terintegrasi dengan penguasaan teknologi digital terkini. Sertifikasi berbasis teknologi tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dan etika profesional hukum, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta mendukung penerapan prinsip kenali nasabah dan pencegahan tindak pidana pencucian uang. Dalam jangka panjang, sistem ini akan mendorong lahirnya profesional hukum yang adaptif dan siap menjawab kompleksitas regulasi di era transformasi digital.
Perkembangan teknologi mendorong transformasi terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, mencakup transformasi metode transaksi yang semula dilakukan secara konvensional kini mulai beralih kepada transaksi digital. Dompet elektronik hadir sebagai salah satu bentuk transaksi digital yang menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam bertransaksi. Namun terdapat tantangan keamanan dan perlindungan data pribadi pengguna dikarenakan tingginya kerentanan kebocoran data di dalam aplikasi dompet elektronik. Artikel ini mengkaji regulasi perlindungan data pribadi di Indonesia dalam konteks keamanan transaksi menggunakan dompet elektronik menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penulis mengusulkan penerapan metode Zero-Knowledge Proof (ZKP) untuk meningkatkan perlindungan data pribadi pengguna layanan dompet digital. Untuk mendukung inovasi tersebut, diperlukan pembaruan regulasi, antara lain pembentukan otoritas pengawas independen (DPA), penambahan persyaratan persetujuan eksplisit atas transmisi data lintas negara dalam UU PDP, serta penyusunan regulasi teknis yang mewajibkan penggunaan ZKP sebagai bagian dari standar keamanan transaksi digital di Indonesia
Komang Sutriani, Johannes Ibrahim Kosasih, I Made Aditya Mantara Putra
Rapid advances in information technology have fuelled the emergence of digital currencies such as Bitcoin as an increasingly popular means of transaction in Indonesia. However, behind the convenience and speed offered, the use of Bitcoin also poses a high risk of fraud in online transactions. The main objective of this research is to analyse the nature of legal protection for Bitcoin users in Indonesia. This research applies normative juridical method with statutory approach, conceptual approach, case study analysis, and refers to legal protection theory, online transaction theory, and legal economic theory. One of the case studies studied is the High Court Decision 1240/Pid.Sus/2022/PN Tng which reflects the existence of a vacuum and vagueness of legal norms in the protection of Bitcoin users. The analysis shows that although Bitcoin has been regulated under the legal framework of digital asset trading, there are still inefficiencies in the application of legal protection in a comprehensive and effective manner. This research emphasises the need for more progressive regulatory reforms, as well as strengthening the role of law enforcement agencies and financial technology supervisors to ensure fair, certain and comprehensive protection for Bitcoin users in the territory of Indonesia. It is hoped that the results of this research can strengthen theoretical contributions in enriching the development of digital economy law and become a practical reference for policy makers.
Keamanan dan transparansi dalam sistem pemungutan suara merupakan tantangan utama dalam pemilihan elektronik atau e-voting. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan smart contract blockchain Ethereum pada aplikasi evoting dengan tujuan meningkatkan keamanan, integritas, dan transparansi proses pemilihan. Metode penelitian yang digunakan mencakup perancangan dan implementasi smart contract, deployment pada jaringan Ethereum Sepolia, serta pengujian keamanan dan efisiensi biaya transaksi menggunakan alat seperti Remix IDE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan smart contract tercatat dengan transparan dan tidak bisa dimanipulasi. Namun, ada beberapa tantangan yang ditemukan seperti biaya transaksi atau gas fee yang cukup tinggi dan kompleksitas penggunaan aplikasi bagi pengguna yang belum familiar dengan teknologi blockchain. Pengujian keamanan mengidentifikasi beberapa isu yang perlu dioptimalkan, termasuk efisiensi penggunaan gas fee dan mengurangi potensi kerentanan dalam smart contract. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan lebih lanjut dalam penerapan sistem e-voting berbasis blockchain, khususnya untuk pemilihan skala besar seperti pemilu lokal atau nasional.
Non-fungible Token (NFT) merupakan sebuah inovasi baru yang muncul akibat adanya revolusi digital yang terus berkembang. NFT adalah item seni digital yang diperdagangkan dan sering kali dibeli menggunakan cryptocurrency. Setiap NFT mempunyai catatan transaksi dalam blockchain. Dokumen ini memuat informasi tentang harga, riwayat kepemilikan, dan penciptanya. Berkembangnya teknologi berbagai alat dapat dipakai untuk memitigasi risiko pelanggaran hak cipta, seperti enkripsi, tanda air digital, dan teknologi blockchain. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang- Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah undang-undang yang mengatur karya seni digital. Pasal 15B UUHC menegaskan bahwa izin dari pemegang hak cipta diperlukan sebelum penggunaan karya melalui teknologi informasi dan transmisi data. Dalam penulisan ini penulis menganalisis dengan identifikasi masalah yaitu bagaimana aturan perlindungan hukum karya seni aset digital dengan nilai NFT dihubungkan dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bagaimana akibat hukum pelaksanaan NFT bagi pemegang hak cipta dihubungkan dengan aturan hak cipta dan ITE dan bagaimana penyelesaian permasalahan NFT dihubungkan dengan UUHC. Metode penelitian dalam skripsi ini dengan menggunakan spesifikasi deskriptif-analitis, yaitu metode yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku lalu memiliki keterkaitan dengan teori-teori hukum dengan metode Yuridis Normatif. Untuk data yang digunakan yaitu data primer berupa data lapangan serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Pada tahap penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian klasifikasi dan analisis data yang ada. Hasil dari penelitian yang telah penulis analisis menunjukan kesimpulan bahwa, khususnya mengenai kasus Kendra Ahimsa ini di negara Indonesia hingga saat ini masih dalam tahap merumuskan regulasi yang mengatur secara khusus mengenai NFT, sehingga masih terdapat ketidakpastian hukum dan tantangan dalam perlindungan hak cipta digital. Meskipun di Indonesia memiliki Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan tetapi undang-undang tersebut belum terdapat pengaturan secara detail mengenai NFT masih terdapat kekosongan regulasi khusus yang mengatur NFT secara komprehensif. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Non-Fungible Token, Hak Cipta
Non-fungible tokens (NFTs) are a technological innovation that has been widely used to provide a form of digital reward. However, the application of NFTs in the social domain, especially in blood donation programs, has not been widely explored. This research aims to develop an NFT-based reward system using blockchain technology as an appreciation for blood donors. The system is designed and developed using the Ethereum test network due to its stability in decentralized applications. This research uses the research and development (R&D) method with the 4D model approach, which consists of the Define, Design, Develop, and Disseminate stages. In the Define stage, a needs analysis was conducted to determine the system specifications. The Design stage involves the design of a web-based system3 to support NFT management. In the Develop stage, the system was developed using the Ethereum testing network. The Disseminate stage includes system testing using the black box method to ensure that all key features, such as NFT claims and data transparency, function properly. The result of the research is an NFT-based blockchain application that allows blood donors to easily claim their NFTs as a form of digital recognition. The evaluation showed an acceptability score of 61.34%, indicating that this application is acceptable to the community and has the potential to increase blood donor motivation. The implementation of this system is expected to have a sustainable positive impact on increasing blood donor participation in the future.
Blockchain, as a supporting technology for the industrial revolution 4.0, has excellent potential to change many areas of private legal transactions, including as the technological basis of smart contracts. The application of blockchain technology has its own legal aspects, risks, legal issues and challenges to provide regulatory policies to optimize the technology's potential and simultaneously mitigate risks. This research aims, firstly, to discover the legal aspects that should be considered in blockchain technology and, secondly, the legal issues of implementing blockchain technology, especially those related to finance, jurisdiction, and cyber-attacks. The research method to be used is normative legal research. The research results obtained are, first, the aspect of the existence of the law itself, which is related to binary code through hash algorithms. Second, the legal issues of implementing blockchain in the financial sector are scalability, data privacy, data interoperability, and governance; related to jurisdiction related to the ability of blockchain to cross jurisdictional boundaries because nodes on the blockchain can transmit anywhere, in this world; related to cyber-attacks, namely brute force attacks on specific nodes which result in the dissemination of inaccurate information. Legal assistance and existence in technology (in this case, blockchain) are needed so that everything continues according to the rules to prevent more significant problems from arising.
This study aims to analyze cryptocurrency investment models in relation to the prevention of money laundering (Anti-Money Laundering/AML) activities. Cryptocurrency, as a growing form of digital investment, has garnered attention from regulators due to its potential money laundering risks. This paper explores preventive strategies that can be implemented within cryptocurrency investment systems, including the use of blockchain technology, KYC (Know Your Customer) procedures, and international regulations such as the Financial Action Task Force (FATF) guidelines. Through a qualitative method based on literature review and policy analysis, the study identifies investment models that can minimize money laundering risks while maintaining profitability for investors. These findings provide insights into the challenges and solutions in developing a safer cryptocurrency investment system that complies with AML regulations.
Blockchain is a revolutionary concept in information technology that allows the creation and storage of data in a decentralized and encrypted manner. However, blockchain is still a new system in the economic world, so it is necessary to ensure that this technology complies with Sharia standards. In this case, the Compilation of Sharia Economic Law is an essential guideline in Sharia economics in Indonesia because it provides legal certainty, regulatory standards, and consumer protection and supports the development of Sharia finance. This article was written to provide an overview of the opportunities for utilizing blockchain technology in the economic sector from a KHES perspective. The method used is library research, a normative juridical approach, by analyzing documents and information related to the study problem. The results show that KHES articles suit the blockchain character, some of which are articles 21, 179-180, 200, 413, and 577. However, an in-depth analysis is needed regarding the principles of Sharia and the need for a fatwa. Apart from that, it is essential to make clear regulations by the government and government authorities regarding the use of blockchain technology. With proper regulations, blockchain can become helpful in developing the Sharia economy. Abstrak Blockchain adalah konsep yang revolusioner dalam teknologi informasi yang memungkinkan pembuatan dan penyimpanan data secara terdesentralisasi dan terenkripsi. Keunggulan utama dari blockchain adalah transparansi dan keamanan. Kendati demikian, blockchain tetaplah system baru dalam dunia ekonomi, sehingga perlu dipastikan jika teknologi ini sesuai dengan standar syariah. Dalam hal ini, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjadi pedoman penting dalam ekonomi syariah di Indonesia karena memberikan kepastian hukum, standar regulasi, perlindungan konsumen, dan dukungan pengembangan keuangan syariah. Artikel ini ditulis untuk memberikan gambaran mengenai konsep blockchain dan peluang pemanfaatan teknologi blockchain di bidang ekonomi dalam perspektif KHES. Metode yang digunakan adalah library research, pendekatan normatif yuridis. Tahapan dalam penelitian ini, meliputi: pengidentifikasian secara sistematik, serta analisis dokumen dan informasi yang berkaitan dengan masalah kajian. Hasil menunjukkan terdapat pasal KHES yang sesuai karakter blockchain, beberapa diantaranya: pasal 21, pasal 179-180, Pasal 200, Pasal 413 dan Pasal 577. Meski demikian, dibutuhkan analisis mendalam terkait prinsip kepatuhan syariah dan perlu adanya fatwa khusus. Selain itu, penting dibuatnya regulasi yang jelas oleh pemerintah dan otoritas keuangan mengenai penggunaan teknologi blockhcain. Dengan regulasi yang tepat, edukasi yang memadai, dan penilaian dari ahli syariah, blockchain dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam mengembangkan ekonomi syariah yang lebih adil dan transparan.
This study analyzes the possibility of fraud in Non-Fungible Tokens (NFT) transactions using forensic accounting and Sharia perspectives. This study employs a qualitative research method with in-depth and exploratory approach. Primary data were collected through interviews with NFTs Creators, Auditors, and DSN-MUI Member, while the secondary data were from article journals, scientific books, theses, and websites. This study concludes that NFT has the potential for fraud, such as Pump-and-Dump, Rug Pull, and Money Laundering schemes, based on the nature of NFT itself. However, all of these fraud schemes can be prevented by the users (investors) who must be informed about what they are buying, either through educating themselves on fundamental analysis or by using forensic accounting techniques. From sharia perspective, NFT transactions are not permitted (haram) because they are lack of underlying assets and contain gharar (obscurity), dharar (danger), maysir (speculation), and also have been given a haram fatwa by the MUI of Indonesia.
Untung Widyatmoko, Romli Atmasasmita, Anthon F. Susanto, Bambang Heru Purwanto
This paper aims to provide literacy or knowledge in law enforcement efforts that can be carried out against crimes by misusing cryptocurrencies as a means of transaction. This article uses a type of normative legal research using a legal perspective to produce a concept in solving problems that occur, supported by a legal approach and a case approach. The data used is sourced from secondary data with primary legal materials that are binding and fundamental. The approach method used in this study is the archival juridical approach method, which is legal research that prioritizes how to examine primary and secondary data, in the form of interviews with various sources and positive legal studies and how to implement them in practice in the field. The results of this study show that law enforcement against the misuse of cryptocurrencies requires government support in the form of clear regulations and firm legal policies on the use of cryptocurrencies. So that the law enforcement process fulfils a sense of justice for the community and the achievement of legal certainty.
Game Tamadoge mengusung konsep Play to Earn dengan menggunakan teknologi NFT (Non-Fungible Token) di atas blockchain Ethereum dan pemilik platform menawarkan perjanjian pengguna akhir kepada pengguna, untuk itu diperlukan analisis hukum dan keamanan antar para pihak. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian ini adalah perjanjian pengguna akhir yang yang ditawarkan pemilik platform dapat membantu pengguna dan pemain game untuk memahami hak dan kewajiban mereka, dari mulai kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual atas karya Non-Fungible Token, pedoman permainan, ekonomi dalam game, dan strategi, serta perjanjian yang ditawarkan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dalam menggunakan platform game berbasis blockchain Ethereum.
Zen Munawar, Novianti Indah Putri, Iswanto Iswanto, Dandun Widhiantoro
Teknologi blockchain memiliki potensi besar dengan beragam aplikasi dan memberikan peluang luas untuk berbagai infrastruktur. Blockchain adalah teknologi terdesentralisasi, memiliki kekuatan yang luas untuk memecahkan masalah bisnis. Blockchain muncul sebagai teknologi yang dijanjikan untuk memastikan tingkat enkripsi dan keamanan data yang lebih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keamanan pada teknologi blockchain. Keamanan Blockchain adalah perlindungan transaksi dalam blok terhadap ancaman internal, jahat, periferal, dan tidak disengaja. Analisis dilakukan pada arsitektur kerangka keamanan blockchain serta model keamanan sistem yang digunakan pada teknologi blockchain. Perlu melakukan integrasi arsitektur keamanan yang ada dengan aplikasi berbasis blockchain mengenai masalah teknologi dan organisasi. Level infrastruktur mencakup perangkat terminal, jaringan, dan server super-node. Kontribusi keamanan dapat dipetakan menurut ketiga tingkatan tersebut. Hasil penelitian ini pada arsitektur, kerangka, dan standar keamanan teknologi blockchain dan kerangka kerja untuk mengurangi risiko keamanan dunia maya saat menggunakan teknologi blockchain. Dengan penelitian ini semoga dapat meningkatkan literatur mutakhir tentang keamanan blockchain dan mengusulkan penelitian di masa depan.
The Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) policy issued by the Ministry of Education and Culture opens up great opportunities for universities to create graduates who are competent and competitive. The MBKM program gives students the right to take part in learning outside the department or university with the equivalent or conversion of credits. However, the Director General of the Ministry of Education and Culture, Research, Technology and Higher Education, highlighted that there are still many universities that have not provided proper grade conversion rights to students (Kemendikbud, 2022). The Kastrat BEM FMIPA UNEJ team found that 93.7% of students who had taken MBKM were worried because they had to retake credits that had not been converted (Kastrat BEM FMIPA UNEJ, 2022). Through SWOT analysis, this research provides an idea solution in the form of an Artificial Intelligence-based Smart Contract as a value conversion platform for the MBKM program to make it easier for departments to convert student grades according to their needs and core competencies.
Baihaqsani, Ari Kusyanti, Primantara Hari Trisnawan
Perkembangan sistem klaim pada asuransi di Indonesia umumnya masih menerapkan pengajuan klaim dengan menggunakan sistem secara manual dengan metode cashless dan reimbursement. Penerapan sistem klaim pada asuransi tersebut memiliki proses administrasi yang cukup panjang sehingga dapat memakan waktu yang lama dan penerapan sistem tersebut tidak dapat memberikan proses tranparansi transaksi pada klaim asuransi. Dengan permasalahan tersebut dapat menimbulkan permasalahan terkait dengan keamanan informasi berupa integritas data, kerahasiaan data, dan transparansi data pada klaim asuransi. Penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem klaim pada asuransi yang dapat dilakukan secara online dengan menerapkan teknologi blockchain. Teknologi blockchain menggunakan sistem penyimpanan data dengan menerapkan sistem desentralisasi aplikasi yang berfungsi untuk memberikan kendali penuh terhadap pengguna atas data mereka dengan tidak adanya perantara terpusat. Dengan menerapkan desentralisasi aplikasi tersebut dapat diwujudkan integritas, kerahasiaan dan transparansi transaksi pada klaim asuransi. Penelitian ini mengajukan usulan implementasi teknologi blockchain dengan sistem smart contract pada proses klaim asuransi untuk dijadikan solusi terhadap masalah yang terdapat pada proses klaim asuransi. Abstract The development of the insurance claim system in Indonesia generally still applies the submission of claims using a manual system with cashless and reimbursement methods. The application of the insurance claim system has a fairly long administrative process that can take a long time and the application of the system cannot provide a transparent transaction process for insurance claims. With these problems can cause problems related to information security in the form of data integrity, data confidentiality, and data transparency on insurance claims. This research proposes the development of an insurance claim system that can be done online by applying blockchain technology. Blockchain technology uses a data storage system by implementing a decentralized application system that functions to give users full control over their data in the absence of a centralized intermediary. By implementing a decentralized application, integrity, confidentiality and transaction transparency in insurance claims can be realized. This study proposes the implementation of blockchain technology with a smart contract system in the insurance claim process to be used as a solution to problems in the insurance claim process
Imam Taufikurahman, Ari Rahmad Hakim B.F, Diman Ade Mulada
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen pemilik aset crypto. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pihak pihak dalam transaksi aset crypto yaitu Bursa Berjangka dan Anggota Bursa Berjangka. Untuk Anggota Bursa Berjangka sendiri terdiri dari Pedagang Fisik Aset Kripto, Pelanggan Aset Kripto, Lembaga Kliring Berjangka, serta Lembaga Tempat Penyimpanan Aset Kripto. Pedagang disini berperan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi aset kripto antara nasabah satu dengan nasabah lainnya dan hubungan hukum yang timbul dari para pihak dalam jual beli aset crypto tersebut adalah hubungan antara penjual (buyer) dengan pembeli (seller) yang melakukan sejumlah transaksi aset crypto, serta tanggung jawab pelaku usaha cryptocurrency terhadap konsumen pemilik aset crypto berdasarkan kontrak yang dibuat oleh para pihak dalam aktivitas cryptocurrency
Deny Akbar Santoso, Ermanto Fahamsyah, Firman Floranta Adonara
Kemajuan revolusi 4.0 mendasari terciptanya cryptocurrency, secara universal awalnya cryptocurrency memanglah dimaknai hanya sebagai mata uang belaka, namun dikala ini telah mengalami perluasan sudut pandang maupun fungsinya. Perihal itu dibuktikan dengan telah digunakannya cryptocurrency sebagai suatu jaminan; berlandaskan perihal itu maka dapat dikonsipsikan bahwasanya cryptocurrency dapat dipergunakan sebagai objek jaminan fidusia. Selaras perihal itu, maka diperlukannya kajian mendalam terkait penggunaan cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia; pokok permasalahannya yaitu keistimewaan serta kepastian hukum penggunaan cryptocurrency sebagai objek jaminan fidusia. Tujuan dari penelitian ini ialah memperoleh korelasi antara cryptocurrency dengan jaminan fidusia. Teknik peradilan normatif, undang-undang, dan konseptual digunakan dalam metodologi penelitian ini. Hasil penelitian ini yakni crytocurrency yang dipergunakan sebagai jaminan fidusia tidak melanggar norma hukum yang sudah ada dan berlaku, alhasil dapat dikatakan sah karena selaras dengan teori dari Roscoe Pound yang menyatakan bahwasanya di mana hukum selaku alat pembaharuan masyarakat. Cryptocurrency mempunyai keisitimewaan sebagai komoditi yang mempunyai hak atau kepentingan, berbentuk digital aset dan dapat dimiliki oleh perseorangan maupun badan hukum; serta dapat diklasifikasikan kedalam hukum kebendaan yang bersifat memberikan jaminan sepanjang dapat dibuktikannya hak kepemilikannya, sehingga dapat digunakan sebagai terobosan atau perkembangan dalam hukum jaminan, khususnya sebagai objek jaminan fidusia. Cryptocurrency yang digunakan sebagai jaminan fidusia akan berlaku asas droit de suit (Pasal 1 angka 1 UU.4/1999); penjaminan atas cryptocurrency berlaku asas publisitas (Pasal 11 UU.4/1999 jo. PP.21/2015). Senyampang perihal itu, cryptocurrency hanya dapat dipergunakan sebagai jaminan tambahan bukan sebagai jaminan pokok, karena sifat cryptocurrency memliki harga yang sangat flutuatif.
The decision of the Ijtima Ulama of the VIIth Indonesian Fatwa Commission of the Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia) in 2021 considers cryptocurrency as a digital currency and also as a commodity or tradable asset. However, there are differences in the law of cryptocurrency as a currency and as a commodity. This research will elaborate on the analysis of legal sources and legal ‘illat used in the fatwa and the reasons why there are legal details in the fatwa. This research includes qualitative research in the form of library research. The data analysis technique used in this research is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. The legal differentiation that occurs in the status of cryptocurrency as a currency and as a commodity is also inseparable from the provisions of an object that can be used as currency (naqd) and commodity (sil’ah). If cryptocurrency is considered a currency, then the law is absolutely haram, while as a commodity, the law is permissible when it meets the conditions that have been mentioned.
Land is an important legal object that can be utilized by the community if it has the right to ownership of the land to be used. However, currently there are many land administration problems in various regions in Indonesia, one of which also occurs in the implementation of land administration in DKI Jakarta Province. From the existence of these problems, it can harm landowners in the DKI Jakarta Region. Researchers use qualitative research methods so that the research conducted can be more in-depth and accurate. The discussion found from this writing is that there are several problems that occur in land administration in DKI Jakarta, including the existence of people who do not use the land ownership publication system because there are still people who believe in the use of customary law, the emergence of land mafia actors who always falsify certificates for one's land ownership, and also problems in the form of KKN behavior carried out by several irresponsible land officials. On the basis of this, the author offers an NFT technology strategy, namely by digitizing land certificates by providing secret codes that will not be the same between one certificate and another. From the results of the research conducted by the author, the author concludes that there is potential for the implementation of NFT technology in the land administration of DKI Jakarta.
Rahmad Satria Efendi Efendi, Ahda Bina, Luciana Anggraeni
The purpose of this research is to enhance knowledge about the rights related to cryptocurrency law for readers and to provide an understanding of Ustadz Adi Hidayat's views on the MUI fatwa regarding the use of cryptocurrency. This research is used to analyze the comparison between the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa and Ustadz Adi Hidayat's perspective. The research is conducted using a library research method, which involves using literature as a data source. The data collected come from various library materials, scholarly works, books, YouTube, online media, and others related to the discussion of using bitcoin in transactions. The approach used is a normative approach, studying the position of bitcoin as electronic currency.The results of this research are as follows: First, from Ustadz Adi Hidayat's perspective, cryptocurrency is considered haram (prohibited) because it contains elements of harm (dharar) and uncertainty (gharar). Second, the Indonesian Ulema Council (MUI) fatwa states that cryptocurrency is haram due to the presence of harm (dharar), uncertainty (gharar), and gambling (qimar). However, it is deemed legally valid as a medium of exchange if the asset meets the conditions of being a lawful commodity (sil'ah) and has clear underlying assets and benefits.
This study aims to evaluate the impact of cryptocurrency regulations on human rights, with a particular focus on digital rights, privacy, and security. Cryptocurrencies, such as Bitcoin and Ethereum, have rapidly evolved as a new form of decentralized digital finance. However, this growth has raised questions about how cryptocurrencies affect individuals' rights, especially in terms of privacy and the security of personal data. This study employs a normative legal approach and conceptual analysis to explore existing regulations and trends related to cryptocurrency in various jurisdictions. Additionally, the research incorporates a theoretical perspective on human rights to identify potential implications of cryptocurrency regulation on privacy and digital security. The study's findings should shed light on how human rights are affected by the way cryptocurrencies are currently regulated and set the stage for any future legislative adjustments that would be required to strike a balance between personal safety and technological innovation. This research can also assist policymakers and regulators in tightening legal work practices, which will enable advancements in cryptocurrency while upholding individual rights. With the continuous growth in cryptocurrency usage and the growing concerns about privacy and security, this study is relevant in supporting ongoing discussions on how the law can accommodate this innovative technology without compromising human rights.
Ethereum is a decentralized digital currency andplatform blockchain which has gained popularity in Indonesia. Crypto assets have inherent risks, such as price volatility and the potential for fraud or hacking which is of course very detrimental to their users. Based on this, it is necessary to explore the accountability of parties using crypto assetsEthereum as an object of trade. The type of research used is normative juridical with an approach taken to statutory regulations. The results of the research show that liability can occur for default, unlawful acts, and unlawful acts. The form of liability that can be taken is in the form of cancellation of the agreement to claims for compensation by the aggrieved party. The government, in this case, needs to buy educational outreach to the public on the wise use of crypto assets.
. In the development of this massive information system, all countries in the world are competing to modernize to benefit their countries, not only in the form of technology, but also into the economic field. In the economy is also known as a payment system that can be carried out by a person or a company in making transactions and so on. Transactions in the realm of companies can also be associated with the payment of salaries to employees or laborers. In paying wages to employees, of course, you can use any currency depending on the agreement by both parties, namely the company and the employees themselves. For example, payments using Bitcoin as a means of paying wages or salaries to laborers. This research uses an analytical descriptive method in the form of a literature study by discussing how the legality of Bitcoin in Indonesia as a means of payment and how to guarantee employee rights paid through Bitcoin..
Non-Fungible Token atau NFT telah memperoleh popularitas yang signifikan dalam industri kripto-aset dalam beberapa tahun terakhir. Hadirnya NFT tersebut tentunya juga memberi suatu permasalahan baru seperti adanya konten yang merugikan masyarakat misalnya dalam kasus penjualan foto Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Penelitian ini analisis terhadap kasus penggunaan NFT sebagai media dalam penjualan foto KTP. Dalam analisis kasus tersebut, penulis menjelaskan bagaimana Perlindungan hukum terhadap pemilik Foto Data Pribadi di dalam KTP yang diunggah sebagai NFT dalam platform NFT dan Tindakan hukum yang tepat terhadap pelaku penyalahgunaan foto Data Pribadi di dalam KTP berdasarkan hukum positif di Indonesia. Secara keseluruhan, penelitian ini mengungkapkan bahwa NFT memiliki potensi yang besar sebagai suatu media yang dapat merugikan masyarakat apabila disalahgunakan. Oleh karena itu, diperlukannya upaya penegakan hukum dan regulasi yang memadai terkait dengan penjualan KTP sebagai Aset Digital NFT, agar selanjutnya dapat memanfaatkan teknologi NFT ini secara lebih efektif dan berkelanjutan.