Tulisan ini akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna bitcoin dan syarat atau standar keamanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha bitcoin ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini ialah bitcoin telah dinyatakan sebagai komoditas, maka dari itu pemilik bitcoin dapat menuntut kerugian berdasarkan ketentuan dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan juga dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Bappebti, kemudian untuk melindungi pemilik bitcoin pedagang aset kripto wajib memiliki sertifikasi ISO 27001 (Information Security Management System), ISO 27017 (Cloud Security) dan ISO 27018 (Cloud Privaxy) sebagai standar keamanan penyelenggara transaksi elektronik.
Penerapan Teknologi Blockchain guna memberikan keamanan terhadap keamanan sertifikat di era digital 4.0 agar tidak terjadinya manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggunakan metode perumusan masalah, perancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan & penyajian data, analisa & laporan penelitian dan metode penelitian 7 (tujuh) literature review. Hal ini diharapkan agar dapat menyelesaikan permasalahan keamanan sertifikat itu sendiri. Saat ini keamanan dalam sertifikat masih sangat minim, oleh karena itu dibutuhkan adanya teknologi blockchain untuk mengamankan sertifikat dari proses manipulasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Secara khusus, terdapat 2 (dua) manfaat dari penelitian ini yang menggunakan teknologi blockchain, (1) Sertifikat menjadi lebih aman dengan adanya kode enkripsi, (2) Sertifikat menjadi lebih transparan dengan adanya blockchain. Penelitian ini mengimplementasikan kode enkripsi ke dalam sistem keamanan sertifikat menggunakan teknologi blockchain dimana saat ini banyaknya kasus manipulasi data di dalam sertifikat.
Indonesia Netherlands has a historical background regarding the implementation of Legal Metrology in Indonesia, starting with the Tera Ordinance in 1923. The implementation of legal metrology at that time was centralistic. The Enactment of Law number 23 of 2014 regarding Regional Government replaced the old regional government law transfer the authority of legal metrology from the Province to the Municipality/City. The role of legal metrology in national economic development through harmonization of standards and technical requirements of legal metrology one standard one test accepted everywhere in bilateral, regional and international trades levels. The research aim to find out how the comparison of legal metrology matters held in Indonesia and Netherland. Legal Metrology affairs in the Netherlands is held by the central government (centralized) with private partnership that has been verified by Welmec the European Legal Metrology in the process of services, re-services, supervision, while in Indonesia the matter of legal metrology is decentralized into the authorithy of the Regency/City which currently has many obstacles in terms of human resources, infrastructure, financing and awareness of the Regional Head and DPRD.
Dunia saat ini sedang menghadapi fenomena disrupsi, dimana pergerakan dunia industri bergerak sangat cepat dari tatanan lama menuju tatanan yang baru. Dalam perkembangan di bidang ekonomi pada era ini sejalan dengan perkembangan teknologi, dan salah satu perkembangan di bidang ekonomi adalah munculnya Bitcoin. Bitcoin adalah uang virtual yang menggunakan teknologi Cryptocurrency, sebagai salah satu uang virtual yang terkenal menjadi tren baru sebagai pembayaran internasional dengan semua manfaatnya. Di antara Cryptocurrency yang ada yang paling menonjol adalah Bitcoin. Di Indonesia, Bitcoin telah menarik perhatian dikarenakan beberapa kelebihan yang dimilikinya serta sudah mulai melakukan ekspansi besar dan sudah tersedia marketplace tersendiri. Dalam peredarannya di Indonesia Bitcoin menjadi polemik tersendiri di dunia maupun Indonesia. Ada beberapa negara di dunia yang melegalkan peredaran Bitcoin serta memiliki regulasi hukum dan juga ada negara yang melarang keras peredarannya. Di Indonesia sendiri belum ada kejelasan apakah Bitcoin boleh digunakan atau tidak sebagai suatu mata uang, serta sikap pemerintah yang menyatakan bahwa segala resiko penggunaan Bitcoin ditanggung oleh pemilik dan penggunaan Bitcoin di Indonesia yang justru bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara harus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya.
The existence of cryptocurrency has attracted controvercies world wide. Many people, including Indonesian, had benefit from cryptocurrency, meanwhile there were also more people suffered lost from āinvestmentā in cryptocurrency. The aim of this research was to make clear the legal status of cryptocurrency in Indonesia. This research was a normative legal research. It conducted literature review to obtain the required data. Data obtained and used in this research were secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal documents. Data obtained from literature review were analysed using normative comparative method with qualitative approach. The result proved that as currency, the existence of cryptocurrency for payment was legally prohibited. The involvement of Indonesian citizen in the āinvestmentā in form of crytocurrency can be treated as against public policy even though the issuance of such cryptocurrency was subject to foreign applicable laws.
Hasil studi yang dilakukan oleh IlmuOne Data menyatakan bahwa e-commerce platform di Indonesia mengalami rata-rata pertumbuhan sekitar 100 persen dan kenaikan tertinggi yaitu 135 persen pada periode Januari sampai dengan Juni 2017. Salah satu contoh potensi penerapan smart contract adalah dalam bisnis jual beli dalam e-commerce, mengingat teknologi blockchain kini berkembang pesat tidak hanya pada cryptocurrency, tetapi juga dalam layanan keuangan dan pembayaran dengan smart contract. Namun, belum ditemukan pengaturan mengenai smart contract dalam hukum kontrak dan hukum jual-beli di Indonesia. Kemudian, perlindungan hukum para pihak dalam smart contract perlu untuk ditelusuri guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam berkontrak. Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan tipe penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam penelitian ini, peneliti menghubungkan karakteristik smart contract dengan peraturan perundang-undangan mengenai kontrak, informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. Peneliti juga menelusuri peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen, serta asas-asas hukum kontrak yang dapat diterapkan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum para pihak smart contract. Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa smart contract merupakan bentuk kontrak yang sah dan dapat diterapkan di Indonesia dengan adanya peraturan mengenai kontrak, khususnya kontrak elektronik. Kemudian, penerapan Asas Proporsionalitas dan Asas Itikad Baik dapat mewujudkan smart contract yang berkeadilan dan menguntungkan para pihak.
Bitcoin adalah salah satu macam alat bayar yang diciptakan dan dikembangkan tidak di bawah otoritas apapun. Penggunaan Bitcoin berkembang dari tahun ke tahun dengan nilai pertukaran yang tinggi. Bahkan pada tahun 2018, nilai Bitcoin mencapai USD 19,783.06 per 1 (satu) Bitcoin yang mana nilai tersebut bersifat fluktuatif karena jumlah Bitcoin tersebut terbatas yakni hanya mencapai maksimal 21 juta (dua puluh satu juta). Terhadap popularitas Bitcoin tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa Bitcoin bukanlah alat pembayaran yang sah dan risiko penggunaan akan ditanggung sendiri oleh pengguna. Penelitian ini membahas mengenai keabsahan transaksi yang menggunakan Bitcoin jika alat bayarnya tersebut tidak sah. Penulis akan meninjau karakteristik Bitcoin sebagai uang virtual, Bitcoin sebagai mata uang dalam berbagai sisi, serta keabsahan transaksi Bitcoin jika dikaitkan dengan syarat perjanjian berdasarkan Kitab Undangundang Hukum Perdata. Terhadap transaksi menggunakan Bitcoin tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjawab isu hukum yang ada, Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian yang dikaji dari sumber hukum yang berlaku dengan menggunakan metode pendekatan konseptual dan pendekatan Undangundang.
Palmira Rotua Simbolon, Dr. Siti Hamidah, S.H., M.M., Dr. Reka Dewantara, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: pamirarotua@gmail.com ABSTRAK PerŠ°turŠ°n Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 menyebutkan bahwa aset kripto (crypto asset) merupakan salah satu komoditi yang diakui dan dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Adanya peraturan tersebut menimbulkan kekaburan hukum mengenai keabsahan cryptocurrency sebagai bagian dari aset kripto (crypto asset) untuk dijadikan sebagai komoditas berjangka. Hal tersebut dikarenakan sebelumnya telah ada pelarangan terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat tukar oleh Undang-Undang Mata Uang. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif yang menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang akan dianalisis dengan menggunakan interpretasi gramatikal. Hasil dari penelitian ini ialah dinyatakan bahwa cryptocurrency tidak dapat dinyatakan sebagai komoditas berjangka di Indonesia. Hal ini dinyatakan karena walaupun telah terpenuhinya unsur benda pada Pasal 1 angka 2 UU Perdagngan Berjangka berdasarkan Buku II KUHPerdata serta syarat pada Pasal 3 UU Perdagangan Berjangka, cryptocurrency telah terlebih dahulu dilarang sebagai alat tukar oleh UU Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sehingga apabila cryptocurrency tetap akan digunakan sebagai instrument keuangan yakni sebagai komoditas berjangka yang merupakan alat investasi maka cryptocurrency tetap tidak dapat dikonversi kedalam rupiah. Kata Kunci: Keabsahan, Cryptocurrency , Crypto Asset , Komoditas Berjangka. ABSTRACT The Regulation of Supervisory Agency for Futures trading of commodity Number 3 of 2019 states that crypto asset is one of commodities that is recognised and traded in futures exchange. This regulation has created vague of norm over the legality of cryptocurrency as a crypto asset as commodity futures. This issue is related to the ban on the use of cryptocurrency as transaction tool by Law on Currency. This research was conducted based on normative juridical method, statute, analytical, and comparative approaches. The legal materials involved primary, secondary, and tertiary data, all of which were further analysed based on grammatical interpretation. The result of the research concludes that cryptocurrency cannot be considered as commodity futures in Indonesia. Despite the fact that it meets the elements in Article 1 Paragraph 2 of Law concerning Futures Trading in reference to Book II of Civil Code and the elements in Article 3 of Law concerning Futures Trading, cryptocurrency was banned for use as transaction tool by Law Number 7 of 2011 concerning Currency in the first place. In other words, when cryptocurrency remains to be used as financial instrument or as commodity futures in investment, it will still remain inconvertible to rupiah. Keywords : legality, cryptocurrency, crypto asset, commodity futures
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mitigasi risiko dari fenomena teknologi blockchain dalam implementasinya kedalam cryptocurrency terkhusus pada Bitcoin. Penelitian ini merupakan hasil dari telaah literatur yang mendeskripsikan proses identifikasi risiko, penilaian risiko serta mitigasi risiko dari teknolgi blockchain dengan menggunakan analisis bow-tie. Peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa hasil dokumentasi, notulensi, observasi serta penelitian terdahulu untuk mencari keterkaitan antara fenomena dengan risiko yang dapat timbul dalam pengimplementasiannya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan menggunakan telaah literatur yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebelumnya untuk membangun konstruksi hubungan berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam kajian teori dari implementasi teknologi blockchain dalam transaksi cryptocurrency khususnya berfokus pada pemahaman risiko dan tindak penanggulangan yang tepat. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan perumusan kebijakan terhadap pengimplementasian teknologi blockchain dalam transaksi cryptocurrency di Indonesia dan pedoman bagi pengguna serta pengembang aplikasi dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi ini berdasarkan hasil analisis yang mencakup risiko teridentifikasi, tingkat penilaian risiko, dan penganggulangan risiko tersebut. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Bow-Tie. Penelitiaan ini menghasilkan 10 hasil risiko yang telah ter identifikasi dan dikelompokan kedalam 5 kelompok risiko berdasarkan tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan implementasi terhadap teknologi blockchain dalam transaksi cryptocurrency khususnnya pada Bitcoin. Penelitian ini juga mendapati 10 tindak pengendalian dan 6 tindak pemulihan terhadap 10 risiko yang telah teridentifikasi dalam implementasi teknologi blockchain pada transaksi cryptocurrency yang kemudian dikelompokan menjadi 2 kategori mitigasi risiko yaitu mitigasi risiko ekonomi dan mitigasi risiko non-ekonomi berdasarkan dampak yang ditimbulkan dari risiko tersebut. Kata Kunci : Blockchain, Cryptocurrency, MitigasiRisiko, Bitcoin.
Purpose The innovation of cryptography technique and blockchain has made cryptocurrency an alternative medium of exchange due to its safety, transparency and cost effectiveness. But its main feature cannot be separated from the users who use cryptocurrency for their illegal transactions. There are several arguments related to the legality of cryptocurrency. The purpose of this paper is to analyze the nature of cryptocurrency based on characteristics of money, legal perspective, economic perspective and Sharia perspective. Design/methodology/approach In this study, the methodology used is descriptive with a qualitative approach. The object of this research is cryptocurrency. The data are secondary data obtained from peer-reviewed journal articles, conference papers review, working paper and Sharia consultant reports addressing the legality of cryptocurrency. The literature review analysis includes the following steps: material collection, descriptive analysis, discussion with people in Sharia competency and intuitive-subjective material evaluation. Findings Regarding the characteristic of money, cryptocurrency is acceptable. But in terms of the legal perspectives, cryptocurrency does not meet the criteria as currency. From the economic perspective, cryptocurrency does not fully meet the characteristic currency due to high price volatility, and from the Sharia perspective, cryptocurrency can be considered property (mal) but not as a monetary value (thamanniyah). Research limitations/implications The research findings are based on the journal articles, working paper and Sharia consultant report, and it may lack Shariaās opinion. Any further discussion related to Sharia perspectives will be a great input to enrich the study. Practical implications This study also includes the implications related to the opportunities and the risks of cryptocurrency that can be discussed for the development of the cryptocurrency in the future. Social implications This study includes the implication cryptocurrency is using as nature of money and not as speculative instrument. Originality/value This study argued the legality of cryptocurrency in four perspectives such as the nature of money, legal, economy and Sharia perspective.
<p>Abstract<br />This article writing aims to study the bitcoin buying and selling transactions that are facilitated by the Indodax website according to the rule of law in Indonesia and protection for those who conduct bitcoin buying and selling transactions in Indonesia.This legal research is normative legal research that acts prescriptively and applied. Request submitted to the user. The technique of obtaining legal material used uses basic materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Legal materials analysis techniques draw conclusions from a debate that draws general attention to the concrete problems needed.Bitcoin buying and selling transactions facilitated by the first Indodax website are in accordance with the principles of agreement and the legal requirements contained in the Civil Code, the first in accordance with Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Government Regulations Number 82 of 2012 concerning the Implementation of Systems and Electronic Transactions, and the third in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. With the issuance of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency Regulation No. 5 of 2019 concerning the Technical Provisions for the Implementation of the Physical Market of Crypto Assets (Crypto Assets) on the Futures Exchange, the bitcoin buying and selling transaction has been approved and supported by law in Indonesia. Regulations on how to buy bitcoin, the requirements for establishing the physical market for crypto assets or exchanges, and the procedure for disputing approval. Legal protection of bitcoin buying and selling transactions is divided into several aspects of privacy, the intensity of legal subjects, object transactions, and the responsibility of the parties.<br />Keywords : bitcoin; buy and sell; indodax</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax menurut kaidah hukum di indonesia dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan transaksi jual beli bitcoin di indonesia. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan yakni dengan cara pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalah konkret yang dihadapi.Transaksi jual beli bitcoin yang difasilitasi website Indodax yang pertama telah sesuai dengan asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian yang terkandung dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata, yang kedua telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan yang ketiga adalah telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, maka transaksi jual beli bitcoin sudah resmi diakui dan mempunyai dasar hukum di indonesia. Peraturan ini memuat berbagai hal tentang tata cara jual beli bitcoin, persyaratan pendirian pasar fisik aset kripto atau exchange, dan prosedur penyelesaian sengketa. Perlindungan hukum transaksi jual beli bitcoin dibagi dalam beberapa aspek meliputi privasi, otentisitas subjek hukum, objek transaksi, dan tanggung jawab para pihak.<br />Kata kunci: bitcoin; jual beli; indodax</p>
Abstrak Blockchain Technology merupakan sebuah Digital Ledger atau pembukuan digital dari transaksitransaksi virtual, dimana data transaksi tersebut tidak dapat dimodifikasi meskipun telah berpindah dari device ke device lainnya, dengan kata lain setiap data tidak mempunyai Central Authority atau kewenangan pusat untuk mengubah detil data-data tersebut. Setiap data pada teknologi Blockchain disebut Block, dimana setiap Block mengugnakan prinsipprinsip kriptografi untuk mengamankannya. Setiap terciptanya Block pada blockchain. Salah satu platform dari Blockchain ialah Ethereum. Ethereum merupakan platform Blockchain yang menggunakan Smart Contracts untuk dapat menciptakan suatu Block data transaksi. Smart Contract sendiri merupakan protocol yang memfasilitasi, memverifikasi dan mengeksekusi transaksi untuk dicatat ke kontrak yang nantinya dapat diubah ke potongan kode yang dapat disimpan di komputer. Ethereum Blockchain juga sudah dimanfaatkan sebagai model untuk aplikasi-aplikasi seperti yang mayoritas ialah aplikasi web, yang digunakan untuk distribusi data Decentralized, sistem Voting untuk pemilu, dan yang sedang dikembangkan Messenger app. Data-data yang saling berpindah didalam aplikasi-aplikasi yang menggunakan Blockchain sebagai model, tentunya berpindah dengan cara menunggangi transaksi ETH (Cryptocurrency). Setiap data yang berpindah mempunyai Batasan seperti parameter GasPrice, GasLimit, dan Difficulty untuk transaksi berisi data yang dikirim maupun diterima. Untuk menyimpan data ke Block dari Chain Ethereum membutuhkan mata uang digital Ethereum, yang harus dibeli dengan uang asli, untuk itu salah satu alternatif yang dapat diterapkan yaitu pembuatan server Blockchain Ethereum private, dimana setiap transaksi menggunakan mata uang digital Ethereum yang dapat dimodifikasi jumlah saldonya pada Ethereum Wallet ataupun file Genesis.json pada algoritma Ethereum dengan sesuka hati sehingga proses perpindahan data didalam transaksi dapat dilakukan dengan gratis. Kata Kunci : Blockchain, Ethereum, GasPrice, GasLimi, Difficulty, Cryptocurrency, Block Abstract Blockchain Technology is a Digital Ledger or digital bookkeeping of virtual transactions, where the transaction data cannot be modified even though it has moved from device to other device, in other words each data does not have a Central Authority or central authority to change the details of these data . Every data on Blockchain technology is called Block, where each Block uses cryptographic principles to secure it. Every Block is created on the blockchain. One of the platforms of the Blockchain is Ethereum. Ethereum is a Blockchain platform that uses Smart Contracts to be able to create a transaction data block. Smart Contract itself is a protocol that facilitates, verifies and executes transactions to be recorded into contracts that can later be converted to code snippets that can be stored on the computer. Ethereum Blockchain has also been used as a model for applications such as the majority are web applications, which are used for Decentralized data distribution, voting systems for elections, and those that are being developed by the Messenger app. Data that moves between one another in applications that use Blockchain as a model, of course, moves by riding an ETH (Cryptocurrency) transaction. Each moving data has limitations such as GasPrice, GasLimit, and Difficulty parameters for transactions containing sent or received data. To save data to Block from Chain Ethereum requires a digital currency Ethereum, which must be purchased with real money, for that one alternative that can be applied is the creation of a private Blockchain Ethereum server, where each transaction uses the digital currency Ethereum which can be modified Ethereum Wallet or Genesis.json file on the Ethereum algorithm with whatever you want so that the process of transferring data in transactions can be done for free. Key Word : Blockchain, Ethereum, GasPrice, GasLimi, Difficulty, Cryptocurrency, Block
Penggunaan blockchain dalam kehidupan manusia kini telah menyentuh sektor pertanian dengan diperkenalkannya agri-blockchain pada awal 2018. Salah satu aspek pemanfaatan agri-blockchain adalah integrasi Smart Contract dalam asuransi pertanian yang menghasilkan generasi asuransi pertanian otomatis dan efektif. Di Indonesia, meskipun Smart Contract belum digunakan dalamasuransi pertanian, penggunaan asuransi pertanian untuk memastikan kesejahteraan petani telah dirumuskan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Namun, dalam pemanfaatannya, asuransi pertanian di Indonesia masih terhambat oleh prosesverifikasi dan klaim asuransi pertanian yang kompleks. Masalah ini dapat diselesaikan melalui penggunaan Smart Contract dalam asuransi pertanian yang mampu menjalankan klausul asuransi pertanian secara otomatis dan memangkas waktu pemrosesan agar klaim kompensasi menjadi lebihpendek. Dalam hukum kontrak Indonesia dan hukum asuransi, penggunaan Smart Contract masih belum diatur. Dengan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan Smart Contract dalam asuransi pertanian berdasarkan hukum Indonesia.
Indonesia's recent development in legal policy toward cryptocurrency is pertinent to ask whether this new investment market has any more risk to throw over Indonesia than how to protect the existing variable parties by overall structural formation. This tendency has prevented the government to implement the machinery of more fundamental keynote of policy. Against this backdrops, this research first analyzes the existing laws and regulations to examine the current legal status of virtual currency in Indonesia with the method of conceptual analysis. Despite the Government's skeptical stance about economic soundness that cryptocurrency market leads, however, how to protect the various parties in the existing market is a different issue which still needs an urgent attention from policy makers, legal practitioners, judiciary and academic researchers. Therefore, this paper further studies the relevant laws and regulations governing the actual operation of cryptocurrency exchange in Indonesia to discuss the more practical aspects by interviewing an Indonesian cryptocurrency exchange and professional lawyers at Dentons HPRP. Subsequently, the most worrisome legal risks in the industry are diagnosed by interviewing a global cryptocurrency exchanges. This study concludes that BAPPEBTI Regulation No. 5 of 2019 cannot be the good answer to minimize the risk and will only harm bona fide market participants without a good-standing authority.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah pada cryptocurrency market khususnya pada bitcoin dan litecoin terdapat pola musiman cryptocurrency market berjalan secara acak. Objek dalam penelitian ini adalah Bitcoin dan Litecoin yang merupakan cryptocurrency yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Data pada penelitian ini menggunakan return cryptocurrency secara bulanan untuk pola musiman bulanan dan return harian untuk melihat pola musiman harian yang diambil dari www.investing.com dari tahun 2014-2018. Penelitian ini menggunakan analisis GARCH (1,1) untuk melihat pola musiman dari cryptocurrency market yang sebelumnya dilakukan unit root test dan correlogram test. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pola musiman pada pasar bitcoin dan litecoin baik itu pola musiman harian maupun bulanan
<p>Abstract<br />This review is to analyze the validity of electronic contracts in e-commerce transactions using bitcoin in <br />terms of civil law. This study is based on the results of the normative legal study that is descriptive by using <br />the law approach. The types and sources of legal materials used are secondary data. The technique <br />of collecting legal materials using literature study. The technique of analysis of legal materials used is <br />qualitative with deductive method in drawing conclusion. The result of research shows the validity of <br />electronic contract in e-commerce transaction with bitcoin payment method must fulfill the provisions of <br />Article 1320 KUH Perdata regarding the validity of the agreement. In e-commerce transactions by bitcoin <br />payment methods the terms of validity in Article 1320 KUH Perdata are very difficult to fulfill, so contracts <br />born in e-commerce transactions by method of payment through bitcoin are invalid and can be canceled <br />through a court decision if the parties or wrong one party wishes, but if the parties do not request a <br />cancellation then the contract remains valid and binds the parties involved. The responsibilities of each <br />party involved in this transaction ie the seller, the buyer, the payment system provider, and the expedition <br />must be viewed in terms of the respective partiesā liabilities and also seen from the disadvantages caused <br />by the fault of the parties involved.<br />Keywords: Electronic Contract; E-Commerce Transaction; Bitcoin</p><p>Abstrak<br />Kajian ini untuk menganalisis keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce menggunakan <br />bitcoin ditinjau dari aspek hukum perdata. Kajian ini didasarkana atas hasil kajian hukum normatif yang <br />bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang- undang. Jenis dan sumber bahan hukum <br />yang digunakan adalah berupa data sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi <br />kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deduktif <br />dalam penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi <br />e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin haruslah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata <br />mengenai syarat sahnya perjanjian. Dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran bitcoin <br />syarat-syarat keabsahan dalam Pasal 1320 KUH Perdata sangatlah sulit untuk dipenuhi, sehingga kontrak <br />yang lahir dalam transaksi e-commerce dengan metode pembayaran melalui bitcoin tidak sah dan dapat <br />dibatalkan melalui putusan pengadilan apabila para pihak atau salah<br />satu pihak menghendaki, namun apabila para pihak tidak meminta pembatalan maka kontrak tersebut <br />tetap berlaku dan mengikat para pihak yang terlibat. Tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat <br />didalam transaksi ini yakni penjual, pembeli, penyelenggara sistem pembayaran, dan pihak ekspedisi <br />harus dilihat dari segi kewajiban masing-masing pihak dan juga dilihat dari kerugiaan tersebut disebabkan <br />oleh kesalahan pihak yang terlibat.<br />Kata Kunci : Kontrak Elektronik, Transaksi E-Commerce, Bitcoin</p>
The existence of cryptocurrency has attracted controvercies world wide. Many people, including Indonesian, had benefit from cryptocurrency, meanwhile there were also more people suffered lost from āinvestmentā in cryptocurrency. The aim of this research was to make clear the legal status of cryptocurrency in Indonesia. This research was a normative legal research. It conducted literature review to obtain the required data. Data obtained and used in this research were secondary data, which consisted of primary, secondary and tertiary legal documents. Data obtained from literature review were analysed using normative comparative method with qualitative approach. The result proved that as currency, the existence of cryptocurrency for payment was legally prohibited. The involvement of Indonesian citizen in the āinvestmentā in form of crytocurrency can be treated as against public policy even though the issuance of such cryptocurrency was subject to foreign applicable laws.
We propose that blockchain technology complemented by secure computation methods can foster implementation of a learning healthcare system (LHCS) by minimizing upfront patient-facing compromises with unsurpassed data security and privacy, and by optimizing the systemās fulfillment of its obligations to respect patients through transparency, engagement, and accountability. We demonstrate how a blockchain-enabled LHCS could foster patient willingness to contribute to learning by providing desired security and control over health data. In addition, secure computation methods could enable meta-analysis without exposing individual-level data, thus allowing the system to protect patientsā privacy while simultaneously learning from their data. The transparency and immutability of blockchain ledgers would also support the publicās trust in the system by allowing patients to audit and oversee which of their data are used, how they are used, and by whom. Furthermore, blockchain communities are community-governed peer-to-peer networks in which sharing builds mutually beneficial value, offering a model for engaging patients as LHCS stakeholders. Smart contracts could be used to ensure accountability of the system by embedding feedback mechanisms by which patients directly and automatically realize benefits of sharing their data.
Blockchain menawarkan berbagai dobrakan di bidang teknologi, mulai dari bidang keuangan hingga kesehatan. Beberapa usulan juga menerapkan blockchain pada teknologi IoT untuk meningkatkan unjuk kerja dan scalability. Namun, tipikal penerapan teknologi IoT dalam skala masif masih memiliki beberapa kendala, terlebih dalam hal manajemen akses dan identitas peranti yang terkoneksi. Makalah ini mengusulkan kombinasi dari permissioned blockchain dan teknologi Keyless Signature Infrastructure (KSI) sebagai metode untuk mengatur hak akses dan identitas peranti IoT. KSI dikenal mampu untuk memberikan layanan tanda tangan digital tanpa tergantung pada kunci privat maupun publik dengan menggunakan teknik pohon hash. Dengan karakteristik dari blockchain yang terdistribusi, teknologi KSI dapat dipadukan secara lebih efisien. Hasil yang diperoleh memberikan manajemen akses dan identitas dengan scalability yang tinggi.
Key messages In different provinces or districts, the same laws can be applied in very different ways. Participation of customary land users and local communities remains ad hoc and requires that implementing regulations are strengthened, as the existing safeguarding laws are not sufficiently specific. Further developments of safeguarding laws and regulations (specifically the distribution of benefits from carbon financing) need to be well defined and better aligned with decentralization processes. Subnational actors are unclear on their role in a national REDD+ strategy and how they will be involved in decision making. REDD+ is challenged by a misalignment between land use decision-making powers and REDD+ management powers allocated to different bodies and levels.
Open access
Indonesian Legal and Regulatory Studies
Conservation, Biodiversity, and Resource Management
The right to participation is the "the right of rights"--the basic right of people to have a say in how decisions that affect their lives are made. All legally binding international human rights treaties explicitly recognize the essential role of participation in realizing fundamental human rights. While the substance of the human right to health has been extensively developed, the right to participation as one of its components has remained largely unexplored. Should rights-based health advocacy focus on participation because there is a relationship between an individual's or a community's active involvement in health care decision-making and the highest attainable standard of health? In the context of the human right to health, does participation mean primarily political participation, or should we take the right to participation to mean more specifically the right of persons, individually and as a group, to shape health care policy for society and for themselves as patients? Decentralization of health care decision-making promises greater participation through citizen involvement in setting priorities, monitoring service provision, and finding new and creative ways to finance public health programs. Between 1999 and 2008, Indonesia decentralized health care funding and delivery to regional governments, resulting in substantial exclusion of its poor and uneducated citizens from the health care system while simultaneously expanding the opportunities for political participation for educated elites. This article explores the tension between the right to participation as an underlying determinant of health and as a political right by reviewing the experience of Indonesia ten years after its decision to decentralize health care provision. It is ultimately argued that rights-based advocates must be vigilant in retaining a unified perspective on human rights, resisting the persistent tendency to separate and prioritize the civil and political aspects of participation over its social component.