Blockchain Papers

Follow blockchain research across journals, conferences, and preprint repositories.

346 papersLast indexed Aug 31, 2026
Search papers

Paper index

346 results · page 12 of 15

Clear filters
Jun 25, 2021·EKOBIS SYARIAH
8 cites
Konsep Mata Uang Dalam Ekonomi Islam (Analisis Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual)

Cut Niswatul Chaira, Hafas Furqani, Dara Amanatillah

Alat pembayaran atau uang terus mengalami inovasi dan berevolusi mulai dari bentuk tunai menjadi bentuk non tunai atau disebut juga uang elektronik. Kemunculan bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan. Ada yang membolehkan ada pula yang mengharamkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep mata uang dalam perspektif ekonomi Islam dengan menganalisis bitcoin sebagai salah satu dari virtual currency. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa akademisi dari bidang ekonomi dan pihak regulator yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Data dianalisis dengan mendeskripsikan konsep bitcoin sebagai mata uang virtual dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam mata uang harus memiliki underlying asset dan dijamin oleh pemerintah. Sedangkan bitcoin tidak memiliki underlying asset, tidak jelas siapa penerbitnya dan tidak ada yang bertanggung jawab. Banyak unsur ketidakjelasan yang dimiliki oleh bitcoin. Bahkan di Indonesia belum ada regulasi secara resmi dan masih dalam tahap pengkajian oleh para ulama. Oleh sebab itu, Bank Indonesia menghimbau kepada masyarakat untuk bertransaksi dengan rupiah karena sesuai dengan Undang-Undang No 7tahun 2011 tentang Mata Uang.

Open access
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
Health, Technology, Consumer Behavior
Original source
May 31, 2021·Jurnal Hukum dan Keadilan MEDIASI
6 cites
Pengaturan Cryptocurrency Di Indonesia Dan Negara-Negara Maju

Riza Cadizza, Trio Yusandy

Cryptocurrency sudah menjadi hal penting dalam bertaransaksi ataupun investasi saat ini. Namun uang digital ini masih memiliki sisi negative dan juga positif dari beberapa negara, Sebagian negara berpendapat bahwa Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi yang harus didukung karena memberikan dampak ekonomi yang baik bagi negara, namun di sisi lain ada negara-negara yang masih skeptis dengan Cryptocurrency, mereka berpendapat desentralisasi yang menjadi dasar uang digital ini akan sangat berbahaya karna sulitnya untuk melacak transaksi yang dilakukan oleh pengguna dan dikhawatirkan akan memberikan kemudahan kepada para pelaku untuk melakukan kejahatan seperti penjualan narkotika, terorisme dan pencucian uang. Dalam penelitian ini akan melihat aturan-aturan apa saja yang sudah di terapkan di Indonesia untuk mengatur penggunaan Cryptocurrency dalam aktifitas sehari-hari dan juga akan membahas terkait bagaimana negara-negara lain mengatur terhadap perkembangan Cryptocurrency

Open access
SMEs Development and Digital Marketing
Islamic Finance and Communication
Blockchain Technology in Education and Learning
Original source
May 30, 2021·Journal of Terrorism Studies
8 cites
MODEL PENDANAAN TERORISME MELALUI MEDIA CRYPTOCURRENCY

Adhitya Yoga Prasetya, Athor Subroto, Amanah Nurish

Globalization encourages technological progress so that its development is utilized by terrorist organizations in expanding their movements. Terrorist organizations utilize digital financial transaction technology, namely cryptocurrency, as part of their funding activities. This condition is influenced by the shift in traditional funding methods that have begun to switch to digital media, so the emergence of cryptocurrencies has a great opportunity in terrorism financing activities globally. Over the past few years there has been a phenomenon of using cryptocurrencies by terrorist groups for funding purposes. This research article wants to explain how terrorist organizations use cryptocurrency as a new medium in digital financial funding. The research was conducted using qualitative methods with the theory of the use of funds by terrorist organizations covering the stages of receipt, management, transfer and spending. The results of the study show that cryptocurrencies are at each stage of the use of funds either as a medium or a source of funding which is shown through models or schemes related to the use of cryptocurrencies for terrorism financing. In addition, an exploration of the movement of terrorism financing was carried out from the traditional to the digital realm. Furthermore, recommendations are given regarding the role of the state in efforts to handle the phenomenon of financing terrorism using cryptocurrencies.

Open access
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
Islamic Studies and Radicalism
Original source
May 4, 2021·Studies of Applied Economics
21 cites
Traceability System on Mangosteen Supply Chain Management Using Blockchain Technology: A Model Design

Resista Vikaliana, Raja Zuraidah Raja Mohd Rasi, I Nyoman Pujawan

This study aims to recommend a model of traceability system in mangosteen supply chain management using blockchain technology. The traceability system model is designed to ensure the acceptance of safe and quality mangosteen by consumers because consumers can search for information about mangosteen supply chain management. In this study, blockchain technology was chosen because with blockchain technology, traceability and capacity to share information about production processes will be made easier and trustworthy. Traceability takes center stage in organizations supply chain; furthermore, it is a tool in fighting product counterfeiting and protecting brands. Implementing blockchain can revolutionize the way a supply chain works.This research consists of three stages. The first is to identify the mangosteen export supply chain. Second, identify the form of data needed and used in mangosteen traceability. Third, the formulation of mangosteen traceability models or designs. The results of this study describe a model design how mangosteen traceability is carried out using blockchain technology.

Open access
Agricultural and Environmental Management
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Apr 25, 2021·Studi Ilmu Manajemen dan Organisasi
16 cites
Analisis Perbandingan Kinerja Cryptocurrency Bitcoin, Saham, dan Emas sebagai Alternatif Investasi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan, Christopher Lumbantobing, Isfenti Sadalia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbadingan kinerja cryptocurrency bitcoin, saham, dan emas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan metode komparatif. Populasi yang dalam penelitian ini yaitu harga penutupan bulanan bitcoin, saham LQ45, dan emas mulai dari tahun 2017 hingga 2021, yaitu sebanyak 180 data. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengambilan sampel jenuh. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data time series dan Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data dikalkulasikan menggunakan program Microsoft Excel verdasarkan formula dari masing-masing variabel penelitian. Data diolah menggunkan aplikasi SPSS yaitu Uji ANOVA. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara bitcoin, saham dan emas bila dilihat dari return dan risk. Kemudian, terdapat perbedaan yang nyata antara kinerja bitcoin, saham dan emas yang diukur dengan metode Sharpe, Treynor, dan Jensen.

Open access
2 source records
Blockchain Technology in Education and Learning
Data Mining and Machine Learning Applications
Management and Optimization Techniques
Original source
Mar 29, 2021·JURNAL FAIRNESS
1 cites
KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA

Abdullah Abdullah, Sri Mardatillah

This study aims to analyze improve of the financial performance local government in Sumatera island period 2012-2016 measured through the calculating the degrees decentralization ratio,dependency ratio, local finance activity ratio, effectiveness ratio, efficiency ratio, the ratio of harmony and growth ratio. This research used the descriptive approach.The sample in this research was local government Sumatera island period 2012-2016. Method of data collection had purposive sampling technique. The analysis data using descriptive analysis and trend analysis to saw increase of financial performance.The result of this study indicate that performance of the financial local government in Sumatera island having an increase seen from degrees decentralization ratio,dependent ratio, local finance activity ratio,the ratio of harmony, and growth expenditure ratio. While the effectiveness ratio, efficiency ratio, and growth income ratio show fluctuations in the performance of the financial local government in Sumatera island.

Open access
Economic Growth and Fiscal Policies
Local Governance and Development
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Mar 19, 2021·Rekayasa
11 cites
Analisis Performa Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Menggunakan Preference Ranking Organization Method For Enrichment Evaluation (Promethee)

Yuniar Farida, Zhara Shafira Uswatun Khasanah

Cryptocurrencies are among the inventions that have caused a stir in the economy of late. Because in its use there are still pros and cons of various countries. Some countries reject the use of cryptocurrencies and others support the use of cryptocurrencies because it is considered a modernization of payment tools. Besides being used for payment instruments, cryptocurrencies can also be one of the options to invest. The number of cryptocurrencies that exist causes investors to be observant in making the right choices. In this study, the Promethee method was used I and II to determine the rank of 7 virtual currencies. Promethee I is a partial assessment method while Promethee II is a complete assessment method. The data used for ranking is obtained from the questionnaire "sentiment on the performance of cryptocurrencies". The results of the cryptocurrency performance analysis showed that the investment commodity of the most recommended in a row is Bitcoin with a net flow value of 0.33267, Cardano 0.14267, Ethereum 0.04800, Ripple 0.04733, Stellar -0.04733, Litecoin -0.04767 and Dogecoin -0.47567.

Open access
Blockchain Technology in Education and Learning
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Mar 15, 2021·Aptisi Transactions on Management (ATM)
43 cites
Socio-economic impact of Blockchain utilization on Digital certificates

Untung Rahardja, Qurotul Aini, Frizca Budiarty, Muhamad Yusup · 5 authors

This research is an effective digital certificate publishing activity by utilizing blockchain technology. By implementing decentralized systems and cryptography owned by the blockchain, it will potentially enlarge the educational progress space in Indonesia. The weakness of the current running system, lies in the difficulty of identifying the validity of a certificate issued by an educational institution. Therefore, the advantages that blockchain has, able to assist an educational institution, in establishing a widely accessible certification system infrastructure, to support the transparency and accountability of an educational institution, in identifying the validity of the certificate. Blockcert as one of MIT's tools, while acting as a barometer, is used to perform a series of activities in publishing activities and the implementation of official documents that are designed based on a technology commonly referred to as Blockchain. The research conducted will demonstrate that a decentralized consensus will be able to provide good distribution of information that can include all certificate deployment activities.

Open access
Blockchain Technology in Education and Learning
Blockchain Technology Applications and Security
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Mar 1, 2021·Jurnal Konstruksi Hukum
14 cites
Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham

Dewanti Arya Maha Rani, I Nyoman Gede Sugiartha, Ni Made Sukaryati Karma

The continuation of the electronic media that is widely discussed today is virtual money, commonly known as cryptocurrency. Cryptocurrency can also be referred to as an unformed commercial object; actually in digital form which can be used in electronic transactions. This study aims to analyze the existence of virtual money (cryptocurrency) in stock trading in Indonesia and to find out the responsibilities of money laundering offenders who use virtual money (cryptocurrency) in stock trading. The research method used is normative legal research. The results show that the existence of virtual money (cryptocurrency) in stock trading in Indonesia when used as currency unification, transact, trade or as a means of payment with businesses in this case, especially stock trading in Indonesia can be said to be invalid in terms of Law Number 7. 2011 concerning Currency. Users of virtual money (cryptocurrency) in Indonesia are quite widely used in business, which can be seen in Indonesia itself that virtual money (cryptocurreny) such as Bitcoin and Centcoin are circulating. Then, the responsibility of the perpetrators of money laundering who use virtual money (Cryptocurrency) in stock trading, where this action has a very negative impact on the Indonesian State, especially in terms of business because people who have committed these crimes take advantage of technological advances unwise so that the perpetrators can be ensnared based on Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of the crime of money laundering.

Open access
Indonesian Legal and Regulatory Studies
Legal and Policy Analysis in Indonesia
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Feb 22, 2021·Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)
8 cites
Penerapan Blockchain dengan Integrasi Smart Contract pada Sistem Crowdfunding

Fiqar Aprialim, Adnan Adnan, Ady Wahyudi Paundu

The existing crowdfunding platforms still operate using centralized system. While centralized system can operate well, it requires a third party intermediary in order to operate and thus does not completely provide data security and transparency of crowdfunding activities. In addition, the existence of a third party intermediary in a crowdfunding activity also causes the existing processing costs to be expensive. Therefore, the crowdfunding system needs to be built in a decentralized manner so that it eliminates the need for third parties as intermediaries in the crowdfunding process. This study proposes a prototype of decentralized crowdfunding system using Ethereum blockchain and smart contract technology. The result of system functionality test using black box testing method shows that all functionality of the crowdfunding system can run properly while operate in decentralized architecture.

Open access
FinTech, Crowdfunding, Digital Finance
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Feb 13, 2021·Al-Mizan Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam
12 cites
Uang Elektronik, Uang Digital (Cryptocurrency) Dan Fatwa Dsn-Mui No.116 Tentang Uang Elektronik

Mulvi Aulia

Seiring perkembangan zaman yang berdampak pada perkembangan teknologi di mana dunia saat ini sudah mengenal apa yang disebut internet, sistem pembayaran pun menemukan arah baru. Ada yang menginginkan digitalisasi sistem pembayaran namun tetap menggunakan instrumen konvensional, maka muncullah uang elektronik. Namun ada juga yang menginginkan digitalisasi sistem pembayaran dengan menggunakan instrumen digital juga, maka muncullah uang digital atau dikenal dengan cryptocurrency. Di Indonesia otoritas keuangan Sentral baru menerbitkan izin untuk uang elektronik begitu juga dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa tentang kebolehan uang elektronik. Pada kenyataannya masyarakat Indonesia selain telah menggunakan uang elektronik mereka juga telah menggunakan uang digital.

Open access
Islamic Finance and Communication
FinTech, Crowdfunding, Digital Finance
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Jan 29, 2021·Journal of Accounting and Finance Management
1 cites
Cryptocurrencies in A Global Islam Economy (Study Mini Review)

Ni Nyoman Sawitri

The development of the digital era is increasingly widespread, encouraging changes in the payment system that provides services that facilitate economic activity. This also affects the economic behavior of the community. For example, the emergence of crypto currency or cryptocurrency as a digital currency, has almost the same function as other currencies. The difference is, crypto currencies do not have a physical form like fiat currency but in the form of blocks of data bound by hashes as validation. Despite providing a number of advantages for its users, the existence of cryptocurrency in Indonesia is still subject to debate both in terms of regulation and legality, especially from the perspective of Islamic sharia for its use. This article is conducted to review cryptocurrencies that are widely used in transactions, especially investments from the perspective of Islamic law. This research is a qualitative literature review. The data analysis technique in this study is descriptive-analytical with a normative juridical approach to Islamic law. Based on a number of references cited in this study, it is known that investing with cryptocurrency has a very high risk because its value can rise or fall derastically and predictably.

Open access
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
FinTech, Crowdfunding, Digital Finance
Original source
Jan 14, 2021·Jurisdictie Jurnal Hukum dan Syariah
18 cites
CRYPTOCURRENCY AND DIGITAL MONEY IN ISLAMIC LAW: Is it Legal?

Husnul Fatarib, Meirison Meirison

Cryptocurrency is a digital currency spread in peer-to-peer network all over the world. This network has a big accounting book called Blockchain which can be accessed by public. This article is doctrinal legal research with conceptual research. This article reviews digital money based on Jalbu Masalah wa Dar al-Mafasid accompanied by the implication of Saddu az-Zari’ah. The results show that Islamic law acknowledges the currency issued by the government. The existence of a country is a form of protection to the money owners from the acts of fraud in finance. Bitcoin and digital money are not included in the criteria mentioned in Islamic economy law because of it contains obscurity (jahalah), high speculation element, and can harm individual as well as the country. Bitcoin has no clear source, authentic balance, and it only has moral assurance.Mata uang kripto adalah mata uang digital yang tersebar dalam jaringan peer-to-peer di seluruh dunia. Jaringan ini memiliki sebuah buku akuntansi besar bernama Blockchain yang dapat diakses oleh publik. Artikel ini merupakan penelitian hukum doctrinal dengan pendekatan konseptual. Artikel ini melakukan kajian terhadap uang digital berdasarkan Jalbu Masalah wa Dar al-Mafasid sertai implikasi Saddu az-Zari’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengakui keberadaan mata uang yang dicetak oleh pemerintah. Keberadaan negara merupakan wujud perlindungan kepada pemilik uang dari tindakan penipuan dan kecurangan dalam bidang finansial. Bitcoin dan uang digital tidak termasuk dalam kriteria yang disebutkan dalam hukum ekonomi Islam. Karena mengandung ketidakjelasan (jahalah), unsur spekulasi yang tinggi serta dapat merugikan individu dan negara. Bitcoin ini tidak mempunyai sumber yang jelas, saldo yang hakiki, dan hanya ada jaminan secara moril.

Open access
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
FinTech, Crowdfunding, Digital Finance
Original source
Dec 30, 2020·An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah
9 cites
DINAMIKA CRYPTOCURRENCY DAN MISI EKONOMI ISLAM

Ahmada Khoirul Umam, Onny Herlambang Putra Wardhana, Ira Humaira Hany

Advances in technology that exist today, have brought people to a lot of reforms in various aspects; fashion, automotive, communication and payment systems. developments that exist in the payment system, not only mobilizing people to be able to transact more effective and efficient. Furthermore, it is able to lead humans to a monetary system reformation such as the existence of various cryptocurrencies. However, this progress must be able to be monitored, because we know that everything’s like two sides of a coin. Islam as a kaffah system has a responsibility to anticipate the various possibilities that exist. Through literature review in this paper, the author tries to provide various important matters in the dynamics of cryptocurrencies, and how the Islamic economy’s role in order to supervise, make a contribution to the existing dynamics.

Open access
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
Islamic Finance and Banking Studies
Original source
Dec 27, 2020·is The Best Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise this is link for OJS us
2 cites
Pengaruh Regulasi Digital Cryptocurrency Model Bitcoin Terhadap Sistem Pembayaran Pada UMKM

Ria Manurung, David Kristian Paath

Transaksi pembayaran secara online tak hanya menggunakan nominal sejumlah uang, tetapi menggunakan alternatif metode pembayaran dengan menggunakan uang virtual atau disebut dengan bitcoin. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh regulasi digital Cryptocurrency terhadap sistem pembayaran pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), mengetahui seberapa banyak UMKM yang pernah menggunakan bitcoin, sejauh mana perkembangan dari bitcoin tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan data primer diperoleh dari penyebaran kuisioner dan data sekunder yang terkait dengan penelitian melalui buku, jurnal, data kementerian keuangan dan Bank Indonesia. Penelitian dilakukan di Kabupaten Banyumas dengan menggunakan sampel sebanyak 250 responden yang terdiri dari masyarakat pengguna mata uang virtual bitcoin baik UMKM maupun non UMKM. Pemilihan sampel melalui metode non probability sampling yaitu metode purposive sampling serta data dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS. Variabel yang digunakan pada penelitian yaitu ketetapan Bank Indonesia, keamanan sistem, dan peraturan otoritas jasa keuangan sebagai variabel X sedangkan variabel Y adalah sistem pembayaran pada UMKM. Hasil analisis masing-masing koefisien regresi yakni b1 = -0,021; b2 = 0,043; b3 = 0,10. Kesimpulan penelitian yaitu regulasi penggunaan digital cryptocurrency memiliki pengaruh signifikansi yang relatif kecil terhadap sistem pembayaran pada UMKM di kota Purwokerto. Penggunaan bitcoin mengalami peningkatan walaupun belum ada aturan yang berlaku di Indonesia khususnya daerah Banyumas.

Open access
SMEs Development and Digital Marketing
Blockchain Technology in Education and Learning
Islamic Finance and Communication
Original source
Dec 11, 2020·Ekonomi dan Bisnis
8 cites
CRYPTOCURRENCY, NILAI TUKAR DAN REAL ASSET TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERBANKAN INDONESIA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Marganda Saut Parulian Sihombing, Jubaedah Nawir, Sri Mulyantini

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Cryptocurrency, Nilai Tukar dan Real Asset terhadap Harga Saham pada Perbankan Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016- 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain explanatory research. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang listed di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 43 perusahaan perbankan. Penarikan jumlah sampel menggunakan metode probability sampling dengan teknik simple random sampling, dan berdasarkan rumus slovin jumlah minimum yang di jadikan sampel sebanyak 39 perusahaan. Teknikoanalisispdata menggunakan analisisyregresii lineariberganda dengan menggunakan program Eviews 7.Hasil hipotesis menunjukkan bahwa Cryptocurrency berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Nilai Tukar Rupiah berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Harga Emas berpengaruh positif terhadap Harga Saham. Untuk itu disarankan kepada calon investor yang ingin membeli saham agar terlebih dahulu melihat kondisi pasar saham berdasarkan analisa makro ekonomi seperti cryptocurrency, nilai tukar rupiah dan harga emas dunia, karena ketiga faktor ini terbukti dapat mempengaruhi naik turunnya harga saham sektor perbankan.

Open access
Islamic Finance and Communication
Financial Analysis and Corporate Governance
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Nov 28, 2020·Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan
2 cites
HETEROGENITAS KEMISKINAN DAN DETERMINANNYA: STUDI KASUS KABUPATEN DAN KOTA PROVINSI PAPUA

Jihad Lukis Panjawa

Poverty in Indonesia experiences a declining trend, both in number and percentage, but Pa - pua Province is not the case. The number of poor people in Papua has increased and the position  of poverty levels is higher than the national level. Heterogeneity of poverty occurs in the districts and cities of Papua. The purpose of this study is to analyze the determinants of poverty in regencies and cities in Papua Province. Determinants of poverty include economic  growth, human development, decentralization, and regional status. This research uses quantitative methodology with multiple linear regression analysis cross-section analysis tools. The findings of this study are an increase in economic performance which is proxied by economic growth that can reduce poverty levels in districts and cities in Papua Province. Other findings, show an increase in the quality of human resources as a form of human development  in proxy with the human development index is also able to reduce poverty levels. The results of this study also show that regional status and fiscal decentralization have not been able to significantly influence poverty reduction. Government policies need to be for - med in forming partnerships with the public and the private sector in improving economic performance and human development in order to improve the welfare of the community. In addition, without ignoring the decentralization policy, the management of potential resources  needs to be optimized to increase the ability and independence of the region in financing regional expenditure, particularly in poverty alleviation programs. Keywords : Poverty; Economic Growth; Human Development; Decentralization; Regional  Status JEL Classification :I32;015;040;R11

Open access
Economic Growth and Fiscal Policies
Local Governance and Development
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Nov 19, 2020·Unri Conference Series Community Engagement
5 cites
Pelatihan penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan komputer pada koperasi Serba Usaha Mandiri, Desa Manisrenggo, Klaten

Wiwin Windihastuty, Sri Rahayu, Krisna Adiyarta, Swasti Broto

Koperasi Usaha Mandiri in Manisrenggo, Klaten, Java has carried out intermediation activities by collecting funds from all cooperative members in form of savings to be distributed again to members who need funds in the form of loans. Koperasi has significant public accountability, but because it has not registered as a public company, Koperasi Usaha Mandiri is only responsible for the funds of its members. The purpose of this Community Service activity is to improve the management's ability to prepare financial reports based on SAK ETAP either manually or using a computer system. This activity begins with an introduction and submission of material on financial reports or financial reports based on SAK ETAP and is followed by training on recording using Excel. The material prepared in this training includes the process of preparing financial reports, namely making journals, ledgers, balance reports, reports on business results and cash flow reports. After attending the training, the management of the Koperasi has increased their understanding of the importance of implementing SAK ETAP to present cooperative financial reports. Increased understanding of cooperative management regarding the concepts and basic principles of cooperative accounting, elements of recognition, measurement and presentation of financial statements in accordance with SAK ETAP, can assist them in the process of preparing and presenting financial statements in future periods.

Open access
SMEs Development and Digital Marketing
Financial Literacy and Behavior
Local Governance and Development
Original source
Nov 17, 2020·Dinasti International Journal of Management Science
32 cites
THE INTENTION TO ADOPTING CRYPTOCURRENCY OF JAKARTA COMMUNITY

Annisa Hakim Zamzami

The development of information technology encourages technological growth in the financial sector, namely cryptocurrency. Cryptocurrencies created by private parties still have many shortcomings in terms of security. So it needs an important role from the competent institution. In addition, during the Covid 19 pandemic, cash was considered a medium for spreading the virus. So one of the reasons China started releasing its own digital money was under the strict control of the People's Bank of China. Indonesia is the country with the highest number of positive indications for Covid-19 in Southeast Asia, especially in Jakarta. Therefore, this study examines the planning behavior of the people of DKI Jakarta to adopt cryptocurrency as a transaction tool, using the theory of planning behavior (TPB). 207 research samples were analyzed using covariance-based SEM method with the SmartPLS 2.0 tool. The results showed that only attitudes significantly affect individual intentions to use digital money. Meanwhile, subjective norms and behavioral control do not significantly affect individual intentions to adopt cryptocurrency

Open access
SMEs Development and Digital Marketing
FinTech, Crowdfunding, Digital Finance
Consumer Behavior and Marketing Influence
Original source
Oct 31, 2020·Global Financial Accounting Journal
1 cites
Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Andre Kussuma Adiputra, Andri Apriyanti, Khaula Lutfiati Rohmah

This study aims to determine the financial performance of the Karanganyar Regency Government Budget Year 2015-2017 seen from: Analysis of Regional Income Variance, Analysis of Regional Income Growth, Decentralization Degree Ratio, Regional Finance Dependency Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Analysis of Regional Expenditure Variance, Analysis of Regional Expenditure Growth, Regional Expenditure Suitability Ratio, Regional Expenditure Efficiency Ratio, and Value For Money Concepts.
 This research is a qualitative descriptive study. The technique of collecting data used in this study is documentation techniques. The data used is Secondary Data in the form of the Karanganyar Regency Government Budget Realization Report 2015-2017.
 The results showed that the financial performance of the Karanganyar Regency Government was generally said to be good. This can be seen from: (1) Analysis of Regional Income Variance which shows the number 100.86% (2) Analysis of Regional Income Growth which shows a positive growth of 7.82% (3) Decentralization Degree Ratio which shows 16.50% ( 4) Regional Finance Dependency Ratio which shows 83.17% (5) Regional Financial Independence Ratio which shows the number 19.84% (6) Analysis of Regional Expenditure Variance below 100% on average (7) Analysis of Regional Expenditure Growth with an average 3.76% (8) Regional Expenditure Suitability Ratio The Karanganyar District Government allocates a large portion of its expenditure budget for operating expenditure, which averages 76.92%, while for capital expenditure 16.01% (9) Regional Expenditure Efficiency Ratio which shows the number 89.08% (10) Value For Money concept which shows that the realization of regional income exceeds the amount of the regional income budget. However, the degree of decentralization is still low and the level of financial dependence on the central government and regional government is still high.

Open access
Economic Growth and Fiscal Policies
Local Governance and Development
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Oct 27, 2020·J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)
2 cites
Studi Komparatif Kinerja Keuangan Daerah Induk dan Daerah Pemekaran (Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi)

Endah Tri Kurniasih, Etik Winarni, Ahmad Soleh

Based on Law No. 33/2004 on the transfer of power from the central government to the local government in managing, collecting and managing the source of receipt in accordance with the potential and conditions of their respective regions or seized by fiscal decentralization. In order to realize this goal, local governments are allowed to carry out regional expansion. The purpose of the expansion is to optimize services to the community in light of the growing population development. To improve service performance, it is certainly required to have sufficient financial capabilities. In order to ensure the implementation of the implementation, the financial capabilities of each region are required, but regional autonomy often creates fiscal gaps and becomes a burden on the central government as a result of the inability to finance development carried out by local governments. Therefore, efforts are needed to improve and find alternative sources of new admissions taking into account the conditions and potential that exist in each area. On the basis of the problem, this research needs to be carried out to see if the implementation of regional autonomy has been effectively carried out in accordance with the objective of regional autonomy which is to achieve fiscal independence. The objectives of this study are (1) analyzing the financial capabilities of the expansion area and the parent region (2) analyzing how the new and parent districts receive efforts in the implementation of fiscal maturity. The data used in this study is secondary data of danalm bentum time series in the period 2009-2017 sourced from Dispenda, BPS and related agencies from 11 districts / cities in Jambi Province. Analysis of data used by nature of this study with models of fiscal decentralization degrees (FDD), Regional Spending Performance and Regional Financial Retdor. While to measure tax efforts used the Tax Ratio and Tax Capacity model.

Open access
Economic Growth and Fiscal Policies
Local Governance and Development
SMEs Development and Digital Marketing
Original source
Sep 27, 2020·International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences
12 cites
UTAUT Implementation of Cryptocurrency based Islamic Financing Instrument

Ritchie Jay Cheng

The recurrence of global financial crisis catalysed the advancement of the financial technology which in this study proposes conceptual model for Cryptocurrency based Islamic financing Instrument. The paper is an attempt in proposing the conceptual model of Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) to determine factors influencing the adoption which derived from the literature review. Thus, the model proposes a direct relationship between variables of FC and BI and maintaining moderating factors of GEN and AGE while USE, EXP and VOL variables were removed. The paper expected to contribute to the development of a theoretical knowledge of UTAUT theory that expand the current limited studies on adoption of cryptocurrency based Islamic financing. The study also provides contribution to financial technology firms, academicians, regulators and practitioners on future work extension in applications in relation to Islamic instruments model adoption with end client. Nevertheless, the proposed conceptual model is set forth as the underlying approach for future empirical study validation in keeping with the technology momentum.

Open access
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
FinTech, Crowdfunding, Digital Finance
Original source
Jul 30, 2020·Lex Publica
3 cites
Conceptualization of Future Cryptocurrency Laws in Indonesia and Ukraine

Galang Prayogo, Yuliia Chornous

The presence of cryptocurrencies is basically an alternative model for providing decentralized money and payment. They provide a payment system model that no longer has to rely on third parties such as banks or governments to ensure that the payer can deliver the agreed-upon funds. In contrast, cryptocurrency systems inspire trust in decentralized, uninterrupted computer programs, which theoretically cannot deceive their users. The focus of the study in this research is related to the regulation of cryptocurrencies, especially Bitcoin, in Indonesia and Ukraine. Using Bitcoin in Indonesia and Ukraine to pay for goods or services is illegal. In this study, the method used is a normative legal research method. This method analyzes how the legal system reacts to a new problem that has not been regulated by legislation or systemic and comprehensive precedents, in this case, cryptocurrency. The normative legal research method is based on the post-positivism paradigm. Research results, in general, find that cryptocurrency is the antithesis of capital money. First, cryptocurrencies are neutralized by third parties being removed from the global system of economic actors. Second, as a medium of exchange, cryptocurrencies oppose fiat money. Despite the lack of material situation (use-value), the issuance of cryptocurrencies is not controlled by fractional reserve lending, thereby ultimately reducing the fundamental requirements of negative excess of capitalism to continue to grow. Abstrak Kehadiran mata uang kripto pada dasarnya merupakan model alternatif untuk menyediakan uang dan pembayaran yang terdesentralisasi. Mereka menyediakan model sistem pembayaran yang tidak lagi bergantung pada pihak ketiga seperti bank atau pemerintah untuk memastikan bahwa pembayar dapat mengirimkan dana yang telah disepakati. Sebaliknya, sistem mata uang kripto menginspirasi kepercayaan pada program komputer terdesentralisasi dan tidak terputus, yang secara teoritis tidak dapat menipu penggunanya. Fokus kajian dalam penelitian ini terkait dengan regulasi mata uang kripto y khususnya Bitcoin di Indonesia dan Ukraina. Saat ini, penggunaan Bitcoin di Indonesia dan Ukraina untuk membayar barang atau jasa dianggap ilegal. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, metode ini digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem hukum bereaksi terhadap suatu masalah baru yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan atau preseden yang sistemik dan komprehensif, dalam hal ini mata uang kripto. Metode penelitian hukum normatif didasarkan pada paradigma post-positivisme. Hasil riset secara umum menemukan bahwa mata uang kripto adalah antitesis dari kapital uang. Pertama, bahwa cryptocurrency dinetralkan oleh pihak ketiga yang dikeluarkan dari sistem global pelaku ekonomi. Kedua, sebagai alat tukar, mata uang kripto menentang uang fiat. Terlepas dari kurangnya situasi material (nilai guna), penerbitan mata uang kripto tidak dikendalikan oleh peminjaman cadangan fraksional, sehingga pada akhirnya mengurangi persyaratan mendasar kapitalisme untuk terus tumbuh. Kata kunci: Hukum Mata Uang Kripto, Bitcoin, Kebijakan, Ideologi, Indonesia, Ukraina

Open access
Islamic Finance and Communication
SMEs Development and Digital Marketing
Indonesian Legal and Regulatory Studies
Original source
Jul 13, 2020·ADLIYA Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
5 cites
PENGGUNAAN BITCOIN SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN ZAKAT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rahmadi Indra Tektona, Nadya Ulfa Safilia

AbstractZakat payments are increasingly developing in the current digital era, the Shackwell Lane Mosque in Hackney, London, England accepts zakat payments in other forms other than cash which is of cryptocurrencies such as Bitcoin. Related to the halal controversy and the prohibition of the use of bitcoin digital currency in Islamic law, Zayd al-Khair as a religious adviser at the mosque said, if Islamic scholars have argued and supported the use of cryptocurrencies. The purpose of this study is to find out and understand the use of bitcoin as a purpose of payment of zakat that is legal and accordance with Islamic law or not, in the sense that nothing deviates from the principles of Islamic law. The research method used is normative juridical. Bitcoin can be said to be haram because it contains the element of gharar and cannot be used as zakat payment. This is reinforced by the MUI fatwa No. 13 of 2011 about the law of zakat on haram assets which emphasizes that haram assets cannot be the compulsory object of zakat. AbstrakPembayaran zakat semakin berkembang di era digital saat ini, Masjid Shackwell Lane di Hackney, London, Inggris menerima pembayaran zakat dalam bentuk lain di luar uang tunai yaitu berupa mata uang kripto seperti Bitcoin. Terkait dengan kontroversi halal dan haramnya penggunaan mata uang digital bitcoin dalam hukum Islam, Zayd al-Khair sebagai penasihat agama di masjid mengatakan, jika para cendekiawan Islam telah berdebat dan mendukung penggunaan mata uang kripto. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami penggunaan bitcoin sebagai alat pem­baya­ran zakat yang sah dan sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dalam arti tidak ada hal-hal yang menyimpang dari prinsip hukum Islam itu sendiri. Metode penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian yuridis norma­tif. Bitcoin dapat dikatakan haram karena mengandung unsur gharar dan tidak dapat digunakan sebagai pembayaran zakat. Ini diperkuat dengan Fatwa MUI No 13 Tahun 2011 tentang Hukum Zakat atas Harta Haram yang menegaskan bahwa harta haram tidak bisa menjadi objek wajib zakat.

Open access
Islamic Finance and Communication
Legal Studies and Policies
SMEs Development and Digital Marketing
Original source