Every individual undergoes a series of educational programs and acquires skills and pedagogical certifications throughout his/her life from various educational and skill development organisations across the world, including the companies they work for. It is imperative that there is a comprehensive record of these certifications that can be authentically verified by those wanting to employ the individual for these respective skills accredited through certifications. In this chapter, the authors explore the utility of blockchain technology-led digitization, automation of trust, and disintermediation in education sector. They examine some of the prominent use cases and challenges faced by blockchain technology. They also look at the current state of blockchain technology-enabled applications in related domains and its implications for the education sector in India along with a real-life illustration with implementation using AuxCert on Auxledger, a permissioned blockchain platform from Auxesis group.
Purwono Purwono, Alfian Ma’arif, Wahyu Rahmaniar, Qazi Mazhar ul Haq · 6 authors
Blockchain technology has a promising future in a number of industries and enterprises. Formerly connected to virtual currency like Bitcoin, blockchain has evolved into a versatile technology with many applications. In the upcoming years, it is predicted that blockchain will revolutionize a variety of industries, including banking, supply chain management, healthcare, voting systems, and more. The future of blockchain technology depends critically on its ability to increase security and transparency. By providing a decentralized and unchangeable record, eliminating the need for middlemen, and boosting participant confidence, blockchain promotes secure and traceable transactions. This transparency has the potential to transform whole industries by reducing fraud, streamlining processes, and increasing output. Blockchain also has the power to change financial systems. Blockchain-based smart contracts facilitate faster, more efficient transactions by automating and enforcing contractual agreements without the need for middlemen. By enabling speedier cross-border transactions, reducing costs, and boosting financial inclusion, tokenization and blockchain-based digital currencies have the potential to overturn conventional banking institutions. Blockchain’s key attributes, including decentralization, transparency, immutability, and security, make it a desirable choice for a range of organizations. Cross-border payments, trade finance, and smart contracts are just a few of the financial sector processes that blockchain technology has the potential to enhance and automate, lowering costs and increasing productivity. Additionally, the tamper-resistance of blockchain technology can boost transaction security and reliability, allowing for a wider use in traditional financial institutions. Outside of the financial industry, blockchain technology has a lot of promise, particularly in industries like supply chain management, healthcare, energy, intellectual property, and governance. By enabling transparent and traceable transactions, blockchain may improve supply chain efficiency, ensure product authenticity, and boost customer trust. By facilitating the secure exchange of patient data and research data, the decentralized nature of blockchain technology can enhance data security, interoperability, and privacy in the healthcare sector. A more decentralized and sustainable energy ecosystem may be supported by blockchain technology through peer-to-peer energy exchange, grid management, and monitoring of renewable energy certificates in the energy sector. Additionally, blockchain technology has the potential to transform decentralized governance structures, voting procedures, intellectual property rights, and digital identity management. By allowing people to own and manage their digital identities, blockchain can enhance privacy and reduce identity theft. Blockchain-based voting systems can offer transparency, security, and verifiability, thereby increasing voter turnout and public trust in democratic institutions. Blockchain can also enable the secure and transparent management of intellectual property rights, fostering author credit and just compensation.
Ekosistem Internet of Things (IoT) berkembang dengan sangat cepat dan diperkirakan akan menghubungkan 5-20 miliar perangkat pada tahun 2020. Data yang dihimpun dari perangkat ini akan mencapai jumlah yang sangat besar. Saat ini, ekosistem IoT pada umumnya menggunakan model sistem terpusat. Model tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti biaya pemeliharaan yang relatif tinggi, Sistem terdistribusi dapat menjadi alternatif solusi. Blockchain, teknologi ledger terditribusi, memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa perlu adanya perantara pihak ketiga yang terpercaya. Paper ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi pengintegrasian Blockchain ke dalam ekosistem IoT. Hasil penelitian berupa model dan use-case pemanfaatan Blockchain dalam IoT.
The blockchain is a peer to peer technology that protects the integrity of a digital piece of information. It can serve as a digital decentralized distributed ledger that can record sharing of information between two parties in a permanent way. All the information is stored in a network of personal computers. Each computer has memory records called blocks and each block has a time stamp and a link to the previous block as a hash pointer. All the records are secured using cryptography. Timestamp keeps the track of creation of the record. Once the record is created no one can manipulate the records, not even the owner. It keeps the proof and exact time at which that data exists. A hash function is a mathematical algorithm and algorithm is made is in such a way that is it a one-way function that means the process cannot be rolled back. Next generation of the Internet will be using in FITS.
<p>Di Indonesia, bitcoin merupakan bentuk mata uang digital (e-money) dan alat transaksi pembayaran yang sudah digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, khususnya dari Bank Indonesia. Lain dari pada itu, pengawasan yang dulu sepenuhnya dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia, sekarang diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga Bank Indonesia pun hanya memiliki wewenang untuk mengatur dan mengontrol peredaran mata uang saja. Sejak sebagian tugas dan wewenang Bank Indonesia diambil alih oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), banyak hal yang belum tercover seperti adanya fenomena baru dalam bidang keuangan dalam hal permodalan, investasi, peredaran mata uang, dan lain-lain. Selain belum ada payung hukum terhadap bitcoin, yaitu semakin merebaknya transaksi yang menggunakan bitcoin yang dilakukan dalam transaksi e-commerce. Sehingga dari segi keamananannya juga perlu dipertanyakan, maka dari itu perlu ada regulasi dan pengawasan secara khusus terhadap bitcoin, dan masyarakat tidak akan merasa dirugikan. Jika dilihat dalam perspektif hukum Islam, bahwa yang berkaitan dengan penerbitan uang sebagai alat transaksi di suatu negara, merupakan masalah yang dilindungi oleh kaidah-kaidah umum dalam syari’at Islam. Oleh sebab itu, penerbitan uang dan penentuan jumlahnya merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam penggunaan bitcoin yaitu apakah dari sisi kemadharatannya yang lebih besar ataukah manfaatnya yang diambil jika digunakan sebagai mata uang dan alat transaksi, bahkan sebagai komoditas sekalipun. Sehingga yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah penggunaan bitcoin sebagai mata uang (currency) dan alat transaksi dengan menggunakan pendekatan dan pengkajian hukum Islam.</p>
Sistem pemungutan suara di Indonesia yang lebih dikenal dengan nama pemilihan umum (pemilu) sampai saat ini masih dilaksanakan secara manual. Dalam sistem tersebut, dibutuhkan waktu yang lama serta tenaga yang besar untuk menghitung hasil dari pemlihan umum tersebut. Sistem manual juga memiliki banyak kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memanipulasi hasil pemilihan umum . Untuk mengatasi masalah ini, salah satu solusinya adalah dengan menerapkan sistem pemilihan umum dengan sistem berbasis perangkat elektronik yang lebih dikenal dengan istilah E-Vote . Berbagai macam metode telah diterapkan dalam sistem E-Vote untuk mengatasi kecurangan, salah satunya dengan menggunakan sistem enkripsi-dekripsi data dari pemilih ke sistem. Namun hal ini kurang efektif apabila kecurangan terjadi ketika data sudah dirubah sebelum masuk ke sistem. Dengan menerapkan mekanisme rantai kepercayaan (chain of trust) untuk mendeteksi adanya perubahan surat suara serta sistem autentikasi digital, mekanisme keamanan bagi peserta pemungutan suara bisa diwujudkan. Proses autentikasi digital menggunakan ponsel pintar dengan teknologi NFC dipadukan dengan sistem enkripsi asimetris dan digital signature . Pemilih bisa mendeteksi adanya perubahan surat suara melalui digital signature yang ada dan sistem E-Vote bisa mengenali peserta dari kunci publik yang ditawarkan oleh autentikator. Kemudian sistem E-Vote bisa memverifikasi keaslian kunci publik peserta melalui autentikasi berbasis zero-knowledge proof challenge . Hasil pilihan peserta kemudian dikirimkan ke autentikator untuk ditandatangani dan tandatangan tersebut digunakan sebagai bukti peserta telah melakukan pemilihan. Dari hasil uji coba yang dilakukan, terbukti bahwa autentikator bisa mendeteksi ketidaksamaan antara data dengan signature, dan autentikator bisa melakukan autentikasi dengan sistem E-Vote dengan tepat. Data hasil pilihan peserta bisa diverifikasi dengan signature yang ada untuk memeriksa integritas data.
This paper analyses the operation of cryptocurrency system in perspective of Islamic finance. The purpose of this study is to evaluate the cryptocurrency framework whether it is meet the Islamic Finance rule. In addition, this study performed in providing the Islamic minded investor a proper information regarding investment in Bitcoin. Cryptocurrency is a digital currency in which encryption techniques that implement to regulate the generation of units of currency and verify the transfer of funds, operating independently of a central bank. A transaction is a transfer of Bitcoin value that is broadcast to the network and collected into blocks. A transaction typically references previous transaction outputs as new transaction inputs and dedicates all input Bitcoin values to new outputs. This cryptocurrency has no physical form and exists only in the network. Bitcoin also has no intrinsic value in that it is not redeemable for another commodity, namely gold. Then, this study evaluates the framework according to Islamic Finance rule. The bitcoin account holder is anonymous. Therefore, it is difficult to track the real account holder if any suspicious activity occurs. In addition, the value of Bitcoin is unstable because of high volatility. Bitcoin also suffers variance in perceptions of Bitcoin’s store of value and method of value. All of these three conditions contribute to uncertainty in transaction framework of Bitcoin. As a conclusion, Bitcoin transaction is classified as a transaction with high uncertainty (gharar).
Cryptography is known for it's ability to protect confidential information, but it can also be used for other purposes. One of them is for identity verification or authentication. One of the biggest disadvantages of traditional authencation method is at the end of the session, the verifier knows about secrets which is supposed to be known only by prover. In this paper, we implemented a ZeroKnowledge Proof-based secret ticket verification system using Feige Fiat Shamir protocol. The goal of this system is to help prover identified themselves to the verifier, but also prevent the verifier to understand anything about the prover's secret information. The system is also able to prevent ticket duplication or double-use of tickets by using an interactive proof verification method. By combining it with cryptography, not only we can achieve completeness and soundness property of Zero-Knowledge Proof, but we can also achieve information security property. Index Terms - Feige Flat Shamir, Verification, Zero Knowledge Proof.
<em>The growth of national economy encourages a significant change in the financial sector, especially a means of payment. Starting from the barter, the means then changes to be the goods or commodities, and finally the metal and paper as a raw material of money. The form of money as a means of payment continuously changes namely in the form of checks and transfer form that allow payment through transferring funds from the account balances among financial institutions, especially the banks. The economic need continuously grows so that it shifts the ways of trade transactions from conventional to internet based one that is known as e-commerce. One of the International online payment means required in an e-commerce transaction is Bitcoin. Bitcoin is an electronic coin that uses a system of peer-to-peer network that is open source. Bitcoin is not a virtual coin and not the legal means of payment in Indonesia. The legal means in Indonesia is the rupiah. It has been described in Article 1 section (2) of Act No. 7 of 2011 on Currencies that the the coin used for payment transactions in Indonesia is the rupiah.</em>
Blockchain technology used in transactions of cryptocurrency with machinery & electronic goods deals with keeping the transactions secure by using blockchain technology so that machinery and electronic goods can be bought by cryptocurrencies. Currently, there are transactions from cryptocurrency based on blockchain networks that can be done securely. The name is coined from the arrangement of records. Single records are referred to as blocks. They are also connected in a list known as chains. Transactions on the blockchain network can be kept secure. Cryptocurrencies can be used just like the normal centralized currencies for any kind of transaction on the blockchain network.
Perkembangan teknologi informasi dan didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih serta adanya jaringan internet yang menciptakan terkoneksinya perangkat-perangkat komputer baik berbentuk personal komputer maupun super komputer sehingga terciptanya aktivitas bisnis dengan teknologi jaringan internet atau disebut electronic commerce (e-commerce). Maka dari sinilah lahir pula mata uang virtual dunia maya (virtual currency) dengan konsep nilai berdasarkan supply dan demand serta mudah, praktis dan efisien dalam melakukan transaksi perdagangan maupun bisnis lainnya. Namun dampak terbesar dalam transaksi online seperti ini diantaranya adalah penipuan, pencurian dan kerugian yang akan dialami pengguna secara tidak wajar. \nBerangkat dari masalah di atas ada beberapa permasalahan yang dirumuskan untuk mengetahui analisis jual-beli bitcoin di dunia maya yaitu meliputi bagaimana analisis undang-undang tentang mata uang terhadap alat tukar bitcoin dan prespektif hukum Islam terhadap jual-beli bitcoin di dunia maya. Penyusun memilih tempat penelitian tersebut di website bitcoin exchanger (www.vip.bitcoin.co.id.) \nDalam menelusuri, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan pada skripsi ini. Penyusun menempuh metode jenis penelitian lapangan di dunia maya dengan menggunakan metode observasi partisipasif lengkap dimana peneliti menjadi bagian dalam aktivitas pada sumber data yang diteliti. Untuk mendapatkan informasi secara akurat, aktual dan terpercaya. Penyusun melakukan beberapa metode pengumpulan data yakni menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. \nDari hasil penelitian ini dapat disimpulkan yakni analisis Undang-Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata uang, bahwa bitcoin yang dijadikan alat tukar dalam pembayaran di Negara Indonesia ini termasuk melanggar undang-undang karena undang-undang sudah mengatur mengenai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Penggunaan bitcoin tidak dijadikan sebagai alat tukar atau hanya sebagai komoditas ini tidak dipermasalahkan secara yuridis karena tidak ada peraturan yang mengatur maupun melarang dari OJK atau Bank Indonesia terhadap bitcoin. Akan tetapi terkait resiko seperti kehilangan dan kerugian itu ditanggung sendiri oleh penggunanya sebagaimana siaran pers “Pernyataan Bank Indonesia Terkait Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya” No: 16/ 6 /DKom. Dalam prespektif hukum Islam bitcoin yang dijadikan sebagai alat tukar maupun alat investasi diharamkan. Sebab praktek yang terjadi terdapat unsur gharar dan maisir, serta menghindari kemadharatan yang dapat terjadi pada pengguna.